Tarik Ulur GKI Yasmin

Kasus penutupan GKI Yasmin oleh Walikota Bogor Diani Budiarto menimbulkan persoalan berlarut-larut yang tidak kunjung usai. Berbagai  pihak saling tuding dan saling mencari dukungan massa maupun dukungan politik keberbagai pihak. Kemarin, Selasa (15/11/2011) belasan jema’at GKI Yasmin meminta perlindungan ke PBNU yang bertempat di Jl Kramat Raya, Jakarta. Rombongan GKI Yasmin disambut baik Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Turut hadir pula dalam acara tersebut pengurus Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).

Sementara diwaktu yang sama, rombongan pemerintah kota Bogor mendatangi kantor MUI Pusat untuk membahas permasalahan yang sama. Dalam pertemuan di kantor MUI tersebut rombongan yang dipimpin langsung oleh walikota Bogor Diani Budiarto didampingi oleh MUI Bogor Adam Ibrahim, ketua Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia (Forkami) Taman Yasmin, Achmad Iman, serta beberapa pejabat pemerintahan terkait.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menilai kasus GKI Yasmin yang berlarut-larut ini merupakan kegagalan pemerintah, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Kementrian Agama RI. Menurut Said Aqil Pemerintah telah gagal mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Selain itu, Said Aqil Juga berharap kepada masyarakat muslim di Bogor supaya berikap arif dan dewasa menghadapi permasalahan GKI Yasmin ini. Di depan rombongan jemaat GKI Yasmin, Said Aqil menegaskan bahwa PBNU akan mendesak Walikota Bogor untuk menghargai keputusan Mahkamah Agung serta secepatnya menuntaskan kasus GKI Yasmin ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekertaris Umum PGI Gomar Gultom. Gomar Gultom menegaskan bahwa pemerintah harus segera menuntaskan permasalahan ini. Karena kasus GKI Yasmin merupakan persoalan toleransi umat beragama dan toleransi bangsa. Bahkan presiden harus turun tangan untuk menyelesaian persoalan ini sebelum menjadi konflik yang lebih besar. Seperti dilansir detiknews.com bahwa pihak PGI telah melayang surat kepresiden untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

Sementara itu ditempat yang berbeda pertemuan antara MUI pusat dengan jajaran walikota Bogor ‎menyepakati akan melayangkan surat ke 4 pejabat negara yaitu Kapolri, Kejaksaan Agung, Menteri ‎Agama dan Menteri Dalam Negeri. “Kita akan rekomendasi ke 4 pejabat dan kita akan minta investigasi ‎lebih teliti dari awal sampai akhir biar kelihatan masalahnya apa. Jangan sampai lihat satu aspek saja,” ‎ungkap Ketua MUI Pusat KH Ma’ruf Amin seperti dikutip mediaindonesia.com seusai menerima Wali ‎Kota Bogor Diani Budiarto, serta MUI Bogor di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat.

Seperti dikutip oleh banyak media walikota bogor Diani Budiarto, sering mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban pemelintiran media yang dilakukan oleh Jema’at GKI Yasmin. Akibatnya dirinya menerima hampir tiga karung surat yang berasal dari luar negeri mengenai kasus tersebut. ‎”Mereka memakai media internasional. Kami sempat menerima dari Belanda, Jerman, ‎Amerika. Pada saat kami bawa ke lokasi, akhirnya mereka mengerti keadaan yang terjadi,” ‎kata Diani dalam republika.co.id saat berbicara di hadapan pimpinan MUI.

Selain kelompok dan lembaga agamawan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, GP Anshar, PGI, dll. Kelompok partai politikpun tidak ketinggalan terlibat dalam aksi tarik ulur permasalahan GKI Yasmin ini. Seperti DPD Partai Golkar Kota Bogor yang Senin, (14/11/2011) kemarin mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Bogor, guna mendengar persoalan ‎seputar polemik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin.

Dilain pihak, PDI-P Kota Bogor mendapatkan intimidasi berupa selebaran-selebaran yang menyatakan ajakan untuk tidak memilih PDIP dipmilu yang akan datang, disebabkan karena beberapa waktu sebelum itu PDIP sempat mencabut dukungan terhadap walikota bogor terkait masalah GKI Yasmin. “Ada upaya teror dan intimidasi yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab terhadap PDIP. Sejak kemarin, kami terus mengumpulkan laporan dari anggota di lapangan mengenai banyaknya selebaran gelap yang beredar,” kata Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI-P, Slamet Wijaya, seperti dilansir suara pembaruan.com Selasa, (15/11/2011).

2.220 views

13 comments

  1. Fakta Hukum Yang terungkap di Pengadilan :
    Terjadi pemalsuan tandatangan warga oleh mantan ketua RT sehingga dengan dasar itu terbitlah IMB yang cacat hukum.

  2. Munir Karta Bantah Palsukan Tanda Tangan

    TEMPO.CO, Bogor – Munir Karta, mantan Ketua RT 7 RW 3, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat, membantah tudingan telah merekayasa tanda tangan warga dalam surat tidak keberatan masyarakat atas pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia Yasmin.

    Surat tersebut merupakan salah satu persyaratan izin mendirikan bangunan. Karena IMB dinilai cacat persyaratan, maka Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 tanggal 11 Maret 2011 tentang pencabutan IMB.

    “Demi Allah, saya tidak memalsukan tanda tangan dalam surat itu. Dari 10 yang tanda tangan, itu semua asli,” kata Munir Karta kepada Tempo di kediamannya di Kampung Cijahe Wangkal, Curug Mekar, Senin sore, 14 November 2011.

    Munir mengakui jika semula sikap warganya terbagi dua. Dari 63 kepala keluarga, ada yang pro dan kontra terhadap rencana pembangunan GKI Yasmin. Dia juga tidak pernah memaksa warga setuju semua, meski hampir semua penduduk sana masih termasuk kerabatnya.

    “Tapi sekarang warga di sini tidak merasa keberatan apalagi terganggu oleh GKI Yasmin. Jarak kampung ini ke lokasi gereja cukup jauh, sekitar 1,5 kilometer,” ujar mantan Ketua RT 7, yang juga koordinator keamanan di lingkungan RW setempat.

    Menyikapi konflik GKI Yasmin, Munir bahkan mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menggelar pengajian di musala setempat. Harapannya, kisruh cepat selesai sehingga warga dan dirinya bisa hidup tenang.

    “Satu pun warga kami tidak ada yang ikut demo. Kami jadi tidak tenang. Jadi, apa pun ujungnya, pindah atau tetap di sana, yang penting selesai,” ujarnya.

    Munir mengaku tak menyangka jika keputusannya memberikan persetujuan itu mendatangkan masalah. “Saya menyesal kalau tahu seperti ini,” ujarnya.

    Untuk itu, Munir, yang saat ini masih menunggu hasil kasasi atas perkara hukumnya, mengaku hanya bisa mengurut dada ketika ada tuduhan dirinya menerima uang sebesar Rp 100 juta dari GKI Yasmin.

    “Kalau terima uang sebesar itu, rumah saya tidak kecil begini. Kamar cuma dua. Hanya bisa bilang innailahi wa innailahi rojiun, kalau dianggap masalah GKI Yasmin ini gara-gara saya,” katanya.

    ARIHTA U SURBAKTI

    http://www.tempo.co/read/news/2011/11/14/057366509/Munir-Karta-Bantah-Palsukan-Tanda-Tangan

    • @Bram, hormati hukum !
      Pengadilan negeri bogor memvonis munir karta bersalah,sudah dikuatkan Pengadilan Tinggi, tinggal menanti putusan MA !

      ImB gki yasmin sudah dicabut,ayo gugat walikota..!
      Kalau dulu pembekuan aja berani gugat dan menang sampai MA, kenapa sekarang dicabut malah ga gugat ????????

  3. @Forkami

    kalau sudah kuat kenapa tunggu putusan MA, artinya belum mengikat bukan putusan hakim di bawah MA

    saya mau tanya apakah MA mengeluarkan putusan yg memperbolehkan walikota mencabut IMB?

    aneh kalau memang masalahnya hukum kenapa FORKAMI yg muncul, warga kompleks yasmin tdk ada yg ikut demo. tanya kenapa?

  4. kasihan orang-orang beragama, harusnya lebih arif dan bijaksana, tapi malah mengedepankan emosi dan pemaksaan. itulah kalau beragama hanya formal saja, lupa akan esensi.

    agama sudah jadi berhala….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 − eleven =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>