Jemaah Ahmadiyah mengeluarkan sajadah dari masjid yang dibakar gerombolan tak dikenal di kawasan Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, (5/5). Ratusan massa tak dikenal merusak dan membakar mimbar masjid serta rumah pada Minggu dini hari. TEMPO/Prima Mulia
Jemaah Ahmadiyah mengeluarkan sajadah dari masjid yang dibakar gerombolan tak dikenal di kawasan Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, (5/5). Ratusan massa tak dikenal merusak dan membakar mimbar masjid serta rumah pada Minggu dini hari. TEMPO/Prima Mulia

Kepolisian Dinilai Lemah Menangani Konflik Antar Umat Beragama

Jakarta – Secara konstitusional, negara menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan kepercayaannya serta menjalankan peribadatannya. Tetapi, pada faktanya selama orde reformasi berlangsung, intoleransi dan kekerasan yang didorong oleh motif agama marak di tanah air. Diduga kuat, negara telah membiarkan banyaknya intoleransi ini terjadi.

Kasus kekerasan terhadap minoritas, kata komisioner KOMNAS HAM Muhammad Nur Khoiron, dalam diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jumat (5/9) sore, tidak lepas dari kepolisian. “. Hampir semua kejadian yang menkriminalisasikan minoritas disebabkan karena ketidakpahaman aparat kepolisian dalam menegakan hukum,” ucap Khoiron menyesalkan kualitas aparat keamanan.

“Bagi mereka (kepolisian) urusan kekerasan dalam umat beragama bukan urusan mereka,” kata Khoiron. Ia mengakui kondisi kepolisian yang demikian tidak lepas dari masih tidak seriusnya pemerintah mendidik aparat keamanan terkait HAM. “Belum ada isu spesifik dalam materi-materi pelatihan HAM seperti kebebasan beragama dipahami oleh polisi,” Sambung Khoiron.

Diskusi bertajuk “Mengkampanyekan Toleransi dalam Keberagaman : Melawan Kekerasan dan Intoleransi atas Nama Agama?” juga mengundang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq dan tokoh toleransi antar umat beragama yang berdomisi di New York, Syamsi Ali.

Mengawali sesinya, Maman Imanulhaq mengamini pernyataan Khoiron. “Minimnya pemahaman apartur negara terhadap isu kebebasan beragama jadi faktor terbesar penyebab kekerasan dalam beragama,” ucap Pria yang kerap dipanggil Kang Maman ini.

Kang Maman yang telah lama berkecimpung dalam toleransi dan dialog antar umat beragama memberikan contoh kurang seriusnya pemerintah menyikapi isu ini. “Materi-materi semacam ini tidak masuk ke dalam isu yang diangkat di Lemhanas,” sesal kang Maman.

Ketidakseriusan pemerintah dalam isu keberagaman, lanjut Maman, merupakan perilaku yang bertentangan dengan konstitusi. “Dalam konstitusi negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama warga negaeranya,”tambah Maman.

“Kalau negara tidak menjamin kebebasan beragama artinya negara ini dipertanyakan eksistensinya,” Sambung kang Maman.

Pentingnya peran pemerintah dalam menegakan hukum demi toleransi antar umat beragama juga disinggung Syamsi Ali.

Selain itu pria kelahiran Bulukumbu 46 tahun lalu ini menekankan pentingnya membangun kesadaran tentang konsep kewarganegaraan. Dalam konsep kewarganegaraan, ujar Syamsi Ali, tidak diperkenankan adanya diskriminasi karena identitas keyakinan. Syamsi Ali meyakini konsep-konsep kewarganegaraan pertamakali diinisiasi oleh Muhammad dengan Piagam Madinah.

2.253 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eighteen − 18 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>