religious freedom

Masa Depan Kebebasan Beragama di Indonesia

Oleh Ahmad Nurcholish *)

Hingga  Desember 2013 intoleransi masih menjadi momok di negeri ini. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama 2013 the Wahid Institute, menyebut, sepanjang Januari – Desember 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 kasus atau peristiwa dengan 278 tindakan intoleransi. Dari intimidasi, penyesatan, pelarangan, hingga serangan fisik. Jumlah ini memang menurun dibanding tahun sebelumnya (2012) yang ‘hanya’ 278 pelanggaran dengan 363 tindakan. Tiga tahun sebelumnya masing-masing peristiwa pelanggaran sebanyak 121 (2009), 184 (2010), dan 267 kasus pada tahun 2011.

Kasus-kasus tersebut menjadi pelangaran nyata dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Tanah Air. Bentuk pelanggaran terbesar adalah pelarangan/ pembatasan (rumah) ibadah. Sedangkan kategori pelaku yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB, anehnya  justru aparat kepolisian, yaitu sebesar 32 kali (26%), oknum-oknum pejabat di lingkungan kabupaten/kota 28 kali (23%). Riset ini tidak mencakup angka-angka intoleransi dan diskriminasi kepada kelompok minoritas dan rumah-rumah ibadah yang dirusak dan aksi-aksi intimidasi di daerah-daerah yang memberlakukan perda-perda syariat. Misalnya di bumi Aceh Darussalam dan Sumatra Selatan (Padang).

Jemaat Ahmadiyah  dan Syiah adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban. Selanjutnya jemaat-jemaat gereja. Mulai dari kasus GKI Yasmin dan Filadefia Bekasi. Dalam laporan itu, Jawa Barat masih menjadi daerah yang paling banyak melakukan tingkat pelanggaran KBB terbesar. Terdapat 55 kasus (58%). Bentuk tindakan intoleransi atau diskriminasi yang terbesar adalah intimidasi dan ancaman kekerasan sebanyak 48 kasus (25%), selanjutnya juga pembakaran/ perusakan properti sebanyak 26 kasus (14%). Yang menarik, the Wahid Institut juga mencatat perbedaan penerapan kebijakan berhadapan dengan Ahmadiyah. Jawa Tengah, DKI Jakarta dan DI.Yogyakarta relatif toleran dan memberikan perlindungan kepada komunitas-kelompok minoritas ini. Dari segi kelembagaan, NU tercatat sebagai lembaga yang memberikan apresiasi dan memberikan perlindungan dan kecaman atas aksi-aksi kriminal  kepada kelompok minoritas ini.

Selain tindakan intoleransi, fenomena yang juga patut kita perhatikan adalah kian meningkatnya radikalisme keagamaan yang menelusup hingga kalangan pelajar/siswa sekolah, baik negeri maupun swasta. Survei yang dilakukan oleh LAKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) tahun 2013 lalu, menunjukkan hasil mencengangkan. Terdapat 37,8 % guru Pendidikan Agama Islam, dan 48,9 % siswa setuju untuk mengangkat senjata di daerah konflik agama. 38,6% guru setuju dan 68,0 % siswa setuju aksi pengrusakan rumah atau fasilitas anggota aliran keagamaan yang dianggap sesat. Tentu ini sangat mengkhawatirkan jika tidak ada langkah-langkah nyata untuk mengerem dan bahkan meretasnya.

Fakta-fakta di atas jelas akan mengoyak kebhinekaan kita yang selama ini kita jaga keutuhannya dengan saling menghormati, menghargai dan saling memberikan toleransi atad pelbagai perbedaan yang ada. Namun, kebhinekaan tersebut kini terancam oleh tindakan-tindakan radikal dari orang atau kelompok yang sengaja hendak membuat Indonesia menjadi satu warna saja. Bukankah hal itu merupakan ahistoris?

Padahal, jika kita bicara soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, konstitusi kita jelas sekali memberikan jaminan sebagaimana tertuang dalam poin-poinj berikut:

  1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1):

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

  1. UUD 1945 Pasal 29 ayat (2):

Negara menjamin  kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

  1. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (1):

Setiap orang berhak  atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2): Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

  1. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1):

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2): negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu, agar masa depan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia tetap terjaga dengan baik, maka perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, kembali pada konstitusi. Siapapun kita, warga biasa, agamawan, tokoh masyarakat, aparat keamanan (TNI-POLRI), aparatur Negara, bahkan presiden sekalipun harus mengedepankan untuk taat pada konstitusi yang menjadi landasan dalam bernegara dan berbangsa. Silakan saja dalam beribadah kita taat pada Kitab Suci, sebab itu merupakan hak konstitusional umat beragama. Tetapi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mengacu kepada konstitusi.

Kedua, Negara harus secara tegas menindak orang atau kelompok keagamaan yang melakukan tindakan criminal sekalipun hal tersebut mengatasnamakan agama. Selama ini aparat Negara cenderung melakukan pembiaran, bahkan dalam beberapa kasus (aparat) Negara justru menjadi sponsor bagi tindakan criminal tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam sejumlah kasus penyerangan yang menimpa jemaat Ahmadiyah, jemaat Syiah, dan juga beberapa jemaat gereja. Dalam aksi-aksi tersebut aparat keamanan cenderung melakukan pembiaran dan terlihat berpihak kepada pelaku criminal. Karena itu Negara seharusnya netral dan menjadi pengayom bagi seluruh warga Negara apapun suku, etnis, budaya, dan agama mereka.

Ketiga, tradisi dialog antar-umat beragama nampaknya mesti ditingkatkan kembali, baik dari sisi kwantitas maupun kwalitasnya. Dialog tak sekedar menjadi seremoni karitatif, tetapi menjadi kultur bersama antar tokoh dan umat beragama. Dengan begitu jalinan silaturrahim tetap terjaga dan membuka ruang bagi terwujudnya kerjasama antar umat beragama, khususnya pada ranah social-kemasyarakatan. Jika dialog dapat digalakkan menjadi kegiatan massif, maka persoalan-persoalan yang melingkupi antar-umat beragama dapat diredam secara dini.

Keempat, sudah saatnya kita memberikan perhatian lebih kepada model pengajaran dan pendidikan agama, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Model pendidikan agama bergaya doktriner yang hanya menekankan kebenaran dalam agama tertentu berpotensi menumbuhkan sikap/karakter beragama yang eksklusif. Dampaknya, peserta didik cenderung menganggap hanya agamanyalah yang benar dan keyakinan orang lain salah, sesat dan menyesatkan. Karakter keberagamaan seperti ini jelas tidak kondusif bagi terjalinnya kerukunan antar-umat beragama. Sebab, masing-masing merasa diri dan kelompoknya yang paling benar dan menutup pintu dialog bagi keberadaan orang atau kelompok yangberbeda. Pendidikan agama iknlusif-pluralis harus menjadi model yang kita terapkan. Pendidikan agama yang memberikan apresiasi terhadap keberadaan keyakinan orang lain yang berbeda dan senantiasa mengedepankan sikap saling menghargai, menghormati dan memberikan toleransi.

Kelima, jadikan pemuda sebagai penggerak dan penebar virus perdamaian. Kenapa pemuda? Sebab merekalah generasi penerus bangsa dan Negara ini. Jika baik para pemuda, maka baik pula sebuah Negara dan bangsa tersebut. Baik artinya pemuda yang memiliki karakter inklusif-pluralis. Pemuda yang memiliki pikiran dan wawasan terbuka, tidak alergi terhadap perbedaan di sekitarnya, dan memiliki komitmen untuk berperan sebagai penebar virus perdamaian di lingkungannya.

Jika kelima poin di atas dapat kita realisasikan, maka gesekan  antar umat beragama dapat sedini mungkin kita redam sehingga tidak memantik ke arah konflik yang lebih tajam. Dengan begitu kebebasan beragama dab berkeyakinan pelan-pelan dapat kita wujudkan, terlebih ketika kita telah memiliki pemimpin baru NKRI yag kita harapkan mampu membawa bangsa dan Negara ini ke jalan yang benar: jalan yang telah ditancapkan di atas fondasi konstitusi.

Akhir kalam, saya masih menyakini bahwa tesis Hans Kung masih relevan untuk kita cermati bersama. Ia mengatakan:

“Tidak akan ada perdamaian dunia jika tidak ada perdamaian antar bangsa. Perdamaian antar-bangsa tidak akan terwujud jika tidak ada perdamnaian antar-umat beragama. Perdamaian antar-umat beragama tidak akan bisa diwujudkan jika para penganut agama tidak memahami ajaran agamanya.”

Artinya, pemahaman kita terhadap ajaran atau nilai-nilai agama atau keyakinan kita menjadi kunci pokok bagi terwujudnya perdamaian di antara umat beragama. Perdamaian inilah yang kelak akan menopang bagi tegaknya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Ini tugas berat. Tapi jika kita punya tekad, maka kita dapat mewujudkannya bersama! Selamat Hari Perdamaian Internasional 2014. [ ]

2.153 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>