Front Pembela Islam (FPI) tengah berdemonstrasi

Kegagalan Islam Radikal Memaknai Filosofi Demokrasi

Seorang ahli ilmu politik ternama menyatakan kelompok-kelompok Islam radikal telah gagal memahami filosofi mendasar dari demokrasi. Padahal sebagai sebuah rekayasa politik demokrasi dimaksudkan untuk menolak adanya absolutisme klaim kebenaran dan manipulasi kekuasaan yang dibentuk  oleh elit.

“Teokrasi dinilai sebagai sebuah tawaran alternatif yang transenden dan suci secara natural. Dalam logika mereka, ketransendenan dan kesucian mampu untuk menutup tiap kemungkian manipulasi kekuasaan oleh elit,” ucap Noorhadi Hasan, dekan fakultas hukum dan hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Selasa (30/9).

Noorhadi membuat sebuah pernyataan dalam sebuah pidato perayaan inaugrasinya sebagai professor di bidang ilmu politik islam kontemporer di universitas ternama di Yogyakarta itu.

Pada faktanya, lanjut Noorhadi, Teokrasi yang didirikan atas argumentasi kekuasaan tuhan untuk melawan sistem politik secular yang penuh tipu daya itu, memungkinkan para penguasa untuk memaksakan keinginan dan kepentingan duniawinya pada rakyat. Bahkan, kata Noorhadi, sistem itu tak jarang menimbulkan penderitaan pada masyarakat.

“Teokrasi tidak berbeda dengan otoritarianisme. Dalam teokrasi, kesucian digambarkan dengan symbol-simbol agama,” ucapnya.

Pria yang meraih gelar doktoral dari Utrecht University pada tahun 2005 itu mengidentifikasi bahwa tantangan terbesar masyarakat muslim adalah  berupaya untuk keluar dari otoritarianisme lalu membentuk kehidupan politik yang demokratis. Dengan demikian, masyarakat muslim mampu untuk menjamin bahwa akan tercipta partisipasi yang lebih luas di masyarakat dalam menciptakan kepentingan-kepentingan bersama

Noorhadi menegaskan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia patut berbangga karena ia mampu lepas dari otoritarianisme dan mengembangkan demokrasi. Ada empat faktor kunci suksesnya transformasi politik di Indonesia ; Pancasila, masyarakat sipil yang kuat dengan dua organisasi muslim besar (NU dan Muhammadiyah), reformasi militer, dan tumbuhnya kelas menengah.

“Semua modal ini memungkinkan Indonesia untuk keluar dari keadaan yang banyak intelektual muslim namai sebagai “ketidakcocokan normatif’, yang banyak negara-negara muslim tidak mamu untuk menyeimbangkan identitas sebagai muslim dan warga negara di sebuah system politik modern yang dibentuk atas dasar kewarganegaraan, egalitarianism, keadaban dan prinsip-prinsip kemanusiaan,” pungkasnya.

(sumber The Jakartapost)

 

 

1.177 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

twenty + nine =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>