Nikah Beda Agama ilustrasi

Warna-Warni Pandang Tokoh Agama Soal Nikah Beda Agama

JAKARTA, ICRP – Wacana Nikah Beda Agama (NBA)  yang diangkat dalam diskusi bulanan Indonesian Conference on Religion and Peace  (ICRP) Rabu (1/10) siang berlangsung hangat. Diskursus bertemakan “”Menyikapi Pernikahan Beda Agama dan Aborsi”diwarnai perbedaan pandang para tokoh agama. Diskusi ini diselenggarakan sekaligus untuk merespon sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang monolog berfatwa dengan menolak pernikahan beda agama.

Para tokoh lintas iman ada yang hadir di kantor ICRP, ternyata ada juga yang  sejalan dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka menolak adanya NBA. Meski demikian dari banyak tokoh yang hadir siang itu justeru kebanyakan tidak satu arah dengan kemauan MUI mengatur persoalan pernikahan beda agama.

Suara senada dengan MUI misal dilontarkan oleh Ngurah Utama perwakilan dari Perisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).  Ia menyatakan ketidaksepakatannya dengan pernikahan beda agama. ” (NBA) Tidak bisa disahkan oleh PHDI…Dalam hukum hindu nikah sah dilakukan dalam hukum hindu, dilakukan oleh pendeta,” ucapnya.

Pernyataan yang menarik disampaikan dua perwakilan agama Sikh. Pasalnya, kedua tokoh yang hadir menyampaikan dua pandangan berbeda mengenai NBA. H.S. Dillon yang telah malang melintang dalam menyemai isu-isu kebhinekaan menolak negara menhalang-halangi pernikahan karena perbedaan agama. “Di tataran bangsa, negara  tidak boleh menghalangi dan membentuk konstitusi pernikahan dengan orang yang berbeda dari kita,” tegasnya.

Sementara itu, tokoh Sikh lainnya yang hadir Beni Rahal tidak satu suara dengan Dillon. Pengurus yayasan sosial Gurudwara itu tidak memberikan argumentasi teologis Sikh dalam menolak isu kontroversial. “kami mengikuti peraturan dari PHDI. Karena kami di Indonesia di bawah PHDI,” jelasnya.

Dari pihak yang tidak melarang pernikahan beda agama, muncul beberapa argumentasi. Salah satu alasan yang mencuat adalah ketidakbolehan negara mencampuri urusan teologis warga negara. “Pemerintah wajib memberikan pelayanan pernikahan sesuai dengan ketentuan umum. Jangan di tambah ketentuan khusus seperti agama, tradisi, adat, dll,” ucap Romo Marini menyampaikan pandangan Katolik.

Romo Marini menilai negara tidak berhak untuk melakukan pemaksaan terhadap agama atau ideologi tertentu.  “Hak  menikah adalah hak asasi manusia, terlepas ideologi agama masing-masing,” imbuhnya.

Pernyataan Marini diamini pula oleh Pendeta Albertus Patty, tokoh Protestan. “GKI melihat pernikahan beda agama hak asasi setiap orang,” ucapnya. Walau demikian ia mengakui di kalangan protestan sendiri ada penolakan terhadap NBA. “HKBP pasti tidak setuju, bisa langsung kena disiplin dan diputus jemaatnya,” jelas Pendeta Patty.

Ingin lepas dari perdebatan teologis, Pendeta Patty berharap pemerintah bersikap netral mengenai hal ini. Ia menyodorkan fakta di lapangan bahwa NBA merupakan sebuah kenyataan empiris di tanah air. “Kalau itdak diijinkan maka muncul kekonyolan dan kemunafikan,” katanya.  Ia menyayangkan subjektivitas negara selama ini dalam kasus nikah beda agama. “Yang terjadi adalah catatan sipil suduah mendapatkan indoktrinasi,” lanjut Pendeta Patty menyayangkan sikap negara dan aparaturnya.

Suara dukungan pada NBA diperkuat dari kalangan penghayat kepercayaan Kapribaden, Eliyadi. Menurut Bapak ini cinta merupakan anugrah Tuhan. “Cinta bukan di tangan KUA atau Pemimpin agama,” katanya.

Direktur Eksekutif ICRP Mohammad Monib mendesak negara untuk tidak mencampuri urusan teologis warga negara. “Sore ini kita lihat ada banyak pandangan para tokoh agama, tidak satu warna,” ucap Monib. Negara, kata Monib, tidak boleh memberikan keberpihakannya pada gagasan teologis satu pihak. Namun, kata dia negara jelas wajib untuk memberikan pelayanan pada setiap warga negara, termasuk mencatat pernikahan berbeda agama.

 

 

2.172 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 × two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>