Direktur Eksekutif ICRP Mohammad Monib (kiri), Anbar (kedua dari kiri) Damian (kedua dari kanan) Peneliti Senior ICRP Ahmad Nurcholish (kanan)

Soal Nikah Beda Agama, Pemohon : Negara Tidak Berhak Menghakimi Keyakinan Warga Negara

JAKARTA, ICRP – Dalam kontroversi UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyinggung persoalan nikah beda agama, Damian Agata Yuvens menegaskan tujuan utaman permohonannya ke Majelis Konstitusi (MK) agar negara memliki poisisi pada tempat semestinya. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di MK pasca sidang kedua (14/10).

“Negara hanya jadi fasilitator bukan menghakimi keyakinan warga negara,” ucapnya.

Warga negara, ungkap Damian, kerap kesulitan melakukan pernikahan beda agama di tanah air. Pasalnya, birokrasi menolak untuk mencatatkan kedua pasangan. “Di sinilah bentuk negara melakukan penghakiman terhadap keyakinan,” imbuhnya.

Damian mendesak negara agar memberikan hak-hak kewarganegaraan, tanpa melakukan penghakiman terhadap keyakinan. Pernikahan beda agama tidak bisa dilarang karena tafsiran seseorang mengenai agama. menurutnya, tafsiran mengenai sah tidaknya pernikahan beda agama harus diserahkan pada masing-masing mempelai.

“Negara mesti mencatatkan tiap kejadian penting warga negara, termasuk pernikahan,” katanya. Negara, menurut para pemohon yang terdiri dari empat orang itu, tidak memiliki wewenang dalam menentukan tafsiran kelompok mana terhadap agama atas sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Sementara itu, ada persyaratan yang memang nampak seperti pasal karet. Dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” .

Persoalannya, ungkap damian, muncul dalam kata “nya” yang diimbuhkan ke dalam kata agama. “nya di sini itu merujuk siapa? ketentuan ini sungguh tidak jelas, bukan negara yang berhak untuk menentukan nya itu kepada siapa,” sambung Damian.

Selain itu perkara imbuhan tersebut, lanjut Damian, amat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Anbar Jayadi, yang juga salah satu pemohon, mengamini pernyataan Damian. “Kami menekankan bahwa tidak bisa kita melarang pernikahan beda agama karena tafsiran kita terhadap agama,” ucapnya singkat.

Dalam persidangan kali ini, Front Pembela Islam (FPI) menjadi pihak terkait. Sementara itu, pemerintah siang itu memberikan legal positioningnya. Kedua belah pihak berada di satu jalur yakni menolak adanya perubahan. Mereka menuding, pernikahan beda agama tidak beda dengan kumpul kebo.

Bagaimana, apakah menurut Anda negara sudah melampaui wewenangnya?

1.221 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

five × two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>