Ilustrasi Sidang MK
Ilustrasi Sidang MK

Jadi Saksi, Nurcholish Paparkan Kisah Nikah Beda Agamanya di Hadapan Hakim MK

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rabu (22/10/2014). Dalam sidang tersebut, MK mendengarkan pembacaan beberapa saksi di antaranya adalah Ahmad Nurcholish. Dia adalah pelaku, peneliti, dan konselor pernikahan beda agama.

Dihadapan majelis hakim konstitusi, pria yang pernah nyantri di ‎Pondok Pesantren Al-Faqih, Grobogan, Jateng tersebut menceritakan kisahnya mendapatkan diskriminasi saat akan melaksanakan pernikahan dengan istrinya yang beragama Konghucu.

Berikut petikan kisah yang diutarakan oleh ayah dari dua anak, hasil dari pernikahan beda agama, tersebut:

“Sebagai pelaku pernikahan beda agama yang menikah pada 8 Juni 2003 silam,[1] saya mengalami hambatan dan diskriminasi ketika hendak mencatatkan pernikahan kami di Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta Pusat. Saya Muslim menikah dengan perempuan Khonghucu. Kami menikah dengan dua cara: Akad Nikah secara Islam di Yayasan Paramadinan, Pondok Indah, Jakarta Selatan dan Perestuan (pernikahan secara Khonghucu) di Litang (tempat ibadah agama Khonghucu) Matakin (majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia), Sunter, Jakarta Utara. Dari pernikahan tersebut kami mendapatkan 2 (dua) surat keterangan, yakni: Surat Keterangan Nikah Islam dari Paramadina dan Surat Perestuan Khonghucu dari Litang Matakin.

Meskipun mengantongi dua surat pengesahan dari masing-masing agama, namun saya tidak mencatatkan pernikahan kami ke KUA (kantor Urusan Agama). Sebab yang saya satu saat itu, bahkan hingga kini, KUA masih menolak pasangan Islam dan non-Islam.Kemudian saya memilih mencatatkan pernikahan kami ke KCS Jakarta Pusat.Tetapi  pihak KCS menolaknya pula dengan alasan Khonghucu merupakan agama yang masih dipertanyakan, sehingga Surat Perestuan yang dikeluarkan oleh Matakin tidak diakui sebagai bukti sah pernikahan. Padahal berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan dikukuhkan dengan UU No. 5 Tahun 1969 Khonghucu merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Pada pemerintahan KH.Abdurrahman Wahid, tahun 2000, juga ditandaskan bahwa Khonghucu merupakan salah satu agama yang berhak hidup dan dianut oleh warga Negara yang menganutnya.

Dari peristiwa tersebut jelas bahwa kami telah mengalami hambatan dalam hal pencatatan sekaligus pula mendapatkan diskriminasi dalam dalam memeroleh hak-hak kami sebagai warga Negara. Dengan tidak dicatatkannya pernikahan kami maka secara otomatis hak-hak kami sebagai suami-istri akan terabaikan, juga anak-anak yang lahir dari pernikahan kami ini. Mencermati konsekuensi tersebut, setelah setahun lebih membiarkan diri dalam perlakuan diskriminatif tersebut maka saya kembali berupaya untuk mencatkan kembali pernikahan kami, mengingat anak pertama kami akan segera lahir.

Namun dalam upaya tersebut masih mengalami hal yang sama dalam usaha untuk dapat dicatat pernikahan kami oleh Negara. Akhirnya atas saran dari salah seorang petugas KCS, yang menyarankan agar kami mengurus adanya Surat Nikah Buddha, (mengingat di kolom agama istri tertulis Buddha), maka dengan sangat terpaksa kami mengikutinya.Surat Nikah Buddha dibantu pengurusannya oleh petugas tersebut yang tanggal pernikahannya disamakan dengan saat kami menikah di Paramadina dan Matakin. Dengan surat itulah akhirnya kami mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KCS Jakarta Pusat. Dengan demikian hak kami agar dicatat pernikahan kami sesuai tata cara Islam atau sesuai dengan tata cara Khonghucu tidak dapat diberikan oleh Negara. Negara (melalui petugas KCS) justru mengarahkan kami untuk melakukan manipulasi keyakinan agar dapat dicatat oleh Negara.[2]

 


[1] Lihat, “Pernikahan Mei Menuai Kontroversi” (GATRA, 21 Juni 2013); “Kesaksian Pasutri Islam dan Khonghucu” (islamlib.com, 22 Juni 2003); “kalau Menikah Beda Agama: ‘Cinta Bertaut di Paramadina’” (Wanita Indonesia, 30 Juni – 6 Juli 2003); “Balada Perkawinan Beda Agama: Ahmad Nurcholish – Ang Mei Yong” (Radar Surabaya, 20, 21 & 22 Juli 2003); “Ahmad Nurcholish & Ang Mei Yong, Punya Landasan Teologis” (Syir’ah, No. 20/III/Juni 2003); “Pernikahan Campuran” (Republika, 15 Agustus 2003); “Fakta Empiris Nikah Beda Agama” (Jawa Pos, 22 Juni 2003); “Kisah Ahmad Nurcholish dan Ang Mei Yong” (Lisa, No. 44/IV, 1-7 November 2003).

[2] Ulasan lebih mendalam tentang hal ini dapat dibaca dalam Ahmad Nurcholish, Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama (Yogyakarta: LKiS, 2004). Buku ini diberi pengantar oleh KH.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Djohan Effendi, mantan Mensesneg era Gus Dur.

5.141 views

One comment

  1. Kita butuh lebih banyak lagi kesaksian dari pelaku NBA, karena ini adalah fenomena yang sangat alamiah terjadi di negara plural seperti Indonesia. Pemahahaman yang keliru mengenai NBA sangat perlu diperbaharui, seperti hal nya propaganda politik orde baru, kita perlu reformasi pemahaman NBA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 × five =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>