Kebebasan Berkeyakinan Buruk Coreng Capaian Demokrasi Indonesia

JAKARTA, ICRP – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Burhanudin Muhtadi mengatakan kebebasan sipil menjadi permasalahan serius dalam demokrasi di tanah air. Masih adanya diskriminasi pada minoritas, jelas Burhan, akan menghambat kemajuan demokrasi. Demikian menurut Burhanudin Muhtadi dalam diskusi “Masa Depan Indeks Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2014″ di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Rabu (22/10).

Meski secara prosedural Demokrasi Indonesia telah relatif baik, namun Burhanudin menuturkan civic culture masyarakat belum sejalan. Padahal, kata Burhan, salah satu tolak ukur Freedom House mengukur demokrasi di sebuah negara adalah  kebebasan berkeyakinan dan kesetaraan dalam politik. 

“Permasalahan demokrasi di Indonesia bukan pada prosedurnya, tapi pada kebebasan sipil seperti kebebasan berkeyakinan. Masalah ini semisal masih adanya diskriminasi pada Ahmadiyah yang kita bisa lihat di para pengungsi Transito atau warga Syiah di Sampang,” ucap Burhanudin.

Permasalahan berkaitan kebebasan sipil yang masih buruk juga disinggung Peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philip J. Vermonte yang juga didaulat menjadi pembicara siang itu. Hal tersebut, ungkap Philip bisa dilihat dari besarnya kecurigaan pada tetangga yang berbeda agama.

Berdasar hasil riset CSIS, Philip mengungkapkan,lebih dari setengah masyarakat di tanah air enggan memiliki tetangga yang berbeda keyakinan. Angka yang lebih mengkhawatirkan terlihat dari kesediaan masyarakat menerima rumah ibadah minoritas.  Lebih dari 68 persen menolak adanya pendirian rumah ibadah.

Beranjak dari fakta itu, keberagaman di tanah air, ucap Philip cukup mengkhawatirkan.

“Kita harus segera menghentikan laju ini jika tidak ingin semacam politik apartheid di Afrika Selatan terjadi di kita,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui bersama, di Afrika Selatan pernah terjadi sebuah diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam. Kala itu, hak-hak politik orang kulit hitam disingkirkan. Padahal sistem demokrasi berjalan.

Meski demikian Burhanudin meyakini, Indonesia memiliki keunikan tersendiri. “Indonesia kerap dinilai menjadi antitesis dari klaim Samuel P. Huntington yang menuding Islam secara inherent tidak kompatibel dengan demokrasi,” imbuh Burhanudin.

Timur Tengah, yang menjadi sandaran Huntington menilai Islam, kerap dinilai menjadi bukti jelas ketidaksejalanan Islam dan demokrasi. Karena di kawasan tersebut senantiasa terjadi deadlock antara elit dan publik.

“Kenapa kita bisa berbeda dari negara muslim lainnya? simplenya karena ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” sambungnya.

Burhanudin. menilai kedua organisasi massa Islam terbesar ini menjadi modal sosial penting bagi negara muslim kedua terbesar di dunia melanjutkan demokrasinya.

“Demokrasi tak bisa tumbuh jika masyarakatnya tidak inginkan demokrasi jadi the only game in town,” kata Burhanudin.

800 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 + eleven =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>