Jokowi dihadapkan permasalahan serius yakni intoleransi terhadap keberagaman dan menguatnya kelompok ekstrimis Islam

Kemenangan Jokowi-JK : Secercah Harapan Bagi Bhineka Tunggal Ika

Persaingan menuju kursi RI-1 tahun 2014 benar-benar menegangkan. Sekurang-kurangnya ada dua alasan hajatan kali ini dikatakan begitu genting. Pertama, banyak pengamat politik menilai pemilihan presiden tahun ini paling penting bagi kelanjutan reformasi. Sebuah kontestasi politik antara dua arus yang berlawanan – memilih masa lalu atau masa depan. Atau dengan kata lain apakah rakyat memilih untuk kembali pada strong state yang diimajinasikan dengan warisan Orde Baru atau strong people yang direpresentasikan oleh tukang meubel dari Solo.

Faktor kedua, adalah duduk perkara yang tidak kalah penting daripada pertarungan Orde Baru dan Reformasi, yakni soal kemajemukan.  Nampaknya ,  berkaitan isu kemajemukan tidak salah jika dikatakan pilpres kali ini sungguh brutal. Betapa masif agama dipelintir sedemikian rupa untuk menjatuhkan kredibilitas seorang calon presiden. Demi meraup suara sebesar-besarnya agama diperkosa dengan segenap daya upaya. Tanpa mempedulikan konsekuensi pada gagasan kebangsaan kita, para politisi yang tak bertanggung jawab itu mengeksploitasi agama untuk kepentingan sesaat. Penggadaian etika berbangsa untuk kepentingan menuju kuasa. Persoalan kedua lah yang diangkat dalam tulisan singkat ini.

Menjelang awal pilpres, publik dihebohkan dengan manifesto Gerindra berkenaan dengan agama. Pasalnya, Partai yang menduduki posisi ketiga dalam pemilu tahun ini memiliki agenda untuk melakukan pemurnian agama. Dalam sejarah sepanjang reformasi, proyek pemurnian agama baru pertama kali dituangkan sebagai agenda perjuangan sebuah partai politik. Lebih menariknya, Gerindra secara ideologis bukan berasal dari partai berplatform agama.

Terang kita mengetahui bahwa konsep pemurnian agama dekat dengan pola pikir gerakan Wahabi di Jazirah Arab. Paham gerakan ini berusaha menihilkan penafsiran lain terhadap agama. Dengan demikian upaya memurnikan agama tidak bisa kompatibel dengan konteks  ke-Indonesia-an. Pasalnya, Indonesia memiliki keanekaragaman agama, keyakinan, mazhab, dan ekspresi keagamaan. Jika negara diberikan wewenang untuk melakukan seleksi terhadap keragaman keyakinan maka ada luka serius pada konsep kebhinekaan bangsa kita.

Ketika digemakan di publik mengenai agenda perjuangan agama Gerindra, tidak mengherankan kelompok garis keras  yang punya pandangan serupa seperti FPI (Front Pembela Islam), FUI (Forum Umat Islam), dan lain-lainnya merapat ke kubu nomor satu. Bahkan  capres (calon presiden) nomor satu yang lahir dari rahim keluarga ‘Abangan’ mendapat julukan ‘Panglima Perang Islam’ dari kelompok-kelompok ini di sebuah acara di Yogyakarta pada masa kampanye.

Bergabungnya partai-partai Islam seperti PKS  (Partai Keadilan Sejahtera), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PAN (Partai Amanat Nasional) mengokohkan legitimasi capres no. 1 sebagai “Panglima Perang Islam”. Ketiga partai ini, terutama PKS, turut pula dalam gelombang semangat pemurnian agama yang diusung Gerindra. Di kantung-kantung suara partai-partai Islam ini kampanye gelap yang menggunakan agama begitu massif untuk menjatuhkan saingan.  Mesjid yang menjadi zona merah bagi kontestasi politik praktis berubah menjadi tempat empuk kampanye kebencian didengungkan. Pengalaman penulis sebagai warga Jakarta Selatan, selama masa kampanye nyaris khotbah Jumat di kebanyakan mesjid berisi cacian, makian, dan fitnah berdasarkan agama dan etnis pada salah satu kandidat.

Puncak kebrutalan dari penggunaan SARA (Suku Agama dan Ras) dalam pilpres tahun ini adalah beredarnya tabloid “Obor Rakyat”. Tabloid ini memuat data-data fiktif seputar salah satu kandidat. Dikabarkan dalam media itu, Joko Widodo adalah seorang kristiani, antek Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung media itu tersebar ke banyak pesantren-pesantren di pulau Jawa. Tidak lain tentu saja, terbitnya tabloid fitnah ini adalah untuk menghilangkan magnet  capres nomor dua dari kalangan muslim di tanah air.

Upaya-upaya untuk memenangkan kontestasi politik lima tahunan dengan cara menebarkan kebencian atas nama agama dan etnis jelas merupakan pelanggaran serius terhadap kebhinekaan bangsa.Pasalnya,dampak penggunaan SARA dalam kampanye politik besar kemungkinan tidak berhenti pada pilpres. Cara berpolitik demikian akan mengobarkan semangat anti perbedaan. Bukan tidak mungkin jika terus dipakai oleh politisi, isu semacam ini akan menjadi awal runtuhnya ikatan kebangsaan kita.

Segenap cara yang menebar kebencian pada persoalan primordial pada pilpres 2014 mengingatkan kita pada Adolf Hitler dan NAZI di Jerman pada PD II (Perang Dunia II). Hitler dengan ide fasismenya melakukan pemurnian etnis di Jerman. Cara Hitler memurnikan Jerman harus menelan korban jutaan jiwa etnis non-Jerman. Yahudi menjadi korban paling mengerikan dari kampanye kebencian itu. Gerakan untuk melakukan pembersihan etnis atau agama senantiasa berujung pada kekerasan sistemik oleh negara.

Masifnya penggunaan agama sebagai basis menebar kebencian pada warga negara yang berbeda keyakinan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis, ternyata tidak dibiarkan begitu saja. Sejumlah kalangan pro keberagaman menyuarakan semangat persatuan sebagai satu bangsa. Dua tokoh besar muslim tanah air seperti Syafii Maarif dan Gus Mus secara konsisten menenangkan kondisi psikologis umat yang terombang-ambing kepentingan politik praktis. Dari kalangan Katolik,  Romo Magnis begitu tegas untuk menyatakan ketidaksepakatannya terhadap gagasan pemurnian agama.

Selain dari kalangan agamawan sejumlah organisasi keagamaan dan organisasi sipil di tanah air pun seperti, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Se-Indonesia), LBH Jakarta, ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), dan The Wahid Institute pun menolak gagasan pemurnian agama.

Ketika capres yang diusung koalisi besar kerap menggunakan agama untuk menjatuhkan lawan, pasangan urut nomor dua menegaskan dirinya untuk senantiasa setia pada semangat kemajemukan bangsa. Ini petikan  siaran pers dari capres Jokowi ketika menanggapi segenap black campaign;

Saya Jokowi, bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45. Bhinneka Tunggal Ika adalah rahmat dari Tuhan.[1]

Dengan demikian Pilpres 2014 selain sebagai kontestasi politik juga menjadi persaingan dua gagasan besar paham keagamaan. Pada satu pihak, sebuah gagasan keagamaan yang berupaya menihilkan yang lain dengan semangat pemurnian. Di lain sisi, muncul perlawanan dari arus keagamaan yang mengutamakan persaudaraan sebagai satu bangsa. Singkatnya, Paham keagamaan yang fasis melawan pandangan keagamaan yang pro kemajemukan

Tanggal 9 Juli 2014 kehendak rakyat dipungut di kotak suara. Berdasar hitung cepat pasangan Jokowi-JK mengungguli pasangan nomor satu. 22 Juli 2014, KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengafirmasi hasil hitung cepat dengan menyatakan pasangan urut nomor dua lah yang memenangkan tiket menuju istana. Kemenangan Jokowi-JK meliputi 2/3 jumlah provinsi di tanah air.

Kemenangan pasangan Jokowi-JK dimuat di pelbagai media internasional. Kemenangan si tukang meubel dari Solo membuat banyak pengamat asing  optimis melihat demokrasi Indonesia ke depan. Tetapi lebih daripada sekadar proses demokratisasi, hasil pilpres ini bisa menjadi acuan bahwa rakyat Indonesia masih memilih paham keagamaan yang pro terhadap kemajemukan.

Tanggal itu, bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa merupakan hari kemenangan penting dalam melanjutkan proyek politik agung bernama ‘Bhineka Tunggal Ika’. Bagi kalangan yang tak letih melanjutkan tenun kebangsaan barangkali kemenangan Jokowi merupakan suatu oase di tengah hamparan padang intoleransi.

Kemenangan paham keagamaan yang pro keberagaman di pilpres kali ini sejatinya hanya merupakan secercah kecil harapan. Bagaimanapun, presiden dan wakil presiden terpilih memiliki banyak benang kusut problema intoleransi yang mesti diurai secepatnya.

Jika presiden dan wakil presiden konsisten untuk melanjutkan paham kebhinekaan maka kasus Syiah di Sampang, kasus GKI Yasmin atau kasus pengungsi Ahmadiyah di NTB harus segera diselesaikan. Penyelesaian kasus-kasus semacam itu akan mengecilkan nyali kelompok intoleran untuk melakukan tindakan-tindakan anti-kemanusiaan yang mengancam kemajemukan bangsa kita.

Tertanggal 26 Oktober 2014, lengkap sudah pemerintahan Jokowi-JK menuntaskan kesiapannya. 34 menteri telah diumumkan hari itu. Salah satu hal yang menjadi penting dalam langkah menyemai toleransi di tanah air adalah terpilihnya kembali Lukman Hakim Saifudin sebagai menteri agama. Lukman, yang merupakan putra dari menteri agama era Bung Karno, dinilai telah melakukan gebrakan dalam mendorong toleransi antar umat beragama. Hal ini terlihat misal kala Ia mengumpulkan umat lintas iman di kediamannya untuk berbuka puasa Juli lalu.

Meski memiliki menag sekelas Lukman Hakim Saifudin, persoalan intoleransi bukan merupakan perkara yang bisa diselesaikan dengan mudah dalam periode Jokowi-JK. Menguatnya intoleransi  era Susilo Bambang Yudhoyono diduga akan terus berlanjut hingga periode ini.

Ancaman kelompok intoleran  terhadap pemerintahan Jokowi-JK ini menjadi salah satu sorotan Jurnalis Reuters, Darren Whiteside. Mengutip hasil wawancara managing editor foreign affairs, Jonathan Tepperman dengan Jokowi, Darren menduga intoleransi akan menjadi problem serius bagi Jokowi. “Jokowi faces huge challenge : Lingering threat of Islamic extremism,”tulis Darren.

Terlebih sebagaimana diketahui, beragam arus paham keagamaan  radikal dari timur tengah kini mulai menarik simpati sebagian masyarakat kita. Salah satu yang paling mengancam adalah terindikasinya beberapa orang bersumpah setia pada NIIS (Negara Islam Irak dan Syam).

Namun, terlepas dari sekelumit permasalahan intoleransi, kemenangan Jokowi-JK yang mengusung gagasan keagamaan yang pro kemajemukan harus disyukuri. Sekurang-kurangnya, hal ini menunjukan  kehendak rakyat untuk senantiasa setia pada konsep kemajemukan bangsa.

Ditulis oleh : Erton Vialy Arsy



[1] “Saya Jokowi, bagian dari Islam yang Rahmatan lil Alamin”, http://nasional.kompas.com/read/2014/05/24/1429414/.Saya.Jokowi.Bagian.dari.Islam.yang.Rahmatan.Lil.Alamin., diakses pada 31 Juli 2014

1.229 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

seventeen + thirteen =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>