Suasana Diskusi RUU Perlindungan Umat Beragama di ICRP

ICRP Undang Tokoh Agama dan Kepercayaan Bahas RUU Perlindungan Umat Beragama

JAKARTA, ICRP – Rencana menteri agama Lukman Hakim Saifudin untuk menggelontorkan sebuah RUU (Rancangan Undang-Undang) berkenaan dengan kehidupan beragama ke Senayan mendapat pantauan serius dari banyak pihak. Meski belum mendapatkan draft RUU tersebut, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menginisasi dialog dengan sejumlah tokoh agama dan kepercayaan di Sekretariat ICRP pada Jumat (14/11) untuk menyiapkan langkah-langkah ke depan menyikapi inisiasi pemerintah itu.

Direktur Eksekutif ICRP Mohammad Monib  mengawali diskusi kali ini. Monib mengingatkan tiap tokoh agama dan kepercayaan untuk secara serius memperhatikan tiap tahap hingga adanya draft RUU ini. Ia khawatir RUU yang dinamai RUU Perlindungan Umat Beragama ini bisa diselewengkan.

“Kita senang dengan adanya inisiasi pemerintah. Namun, kami memiliki memori panjang 10 tahu perjalanan SBY dengan RUU Kerukunan Antar Umat Beragama. Dulu kita menahan RUU Kerukunan umat beragama hingga drafting,” ucap Monib.

Sebagaimaan diketahui bersama RUU Kerukunan Umat Beragama dinilai sebagian kalangan justru berbahaya bagi keberagaman di tanah air.

Sementara itu peneliti Senior ICRP Achmad Nurcholish menekankan berkaitan subjek yang dilindungi oleh RUU Perlindungan Umat Beragama. “yang dilindungi itu umat beragama atau agamanya? Jika yang dimaksud adalah melindung agama maka inilah yang ditafsirkan oleh FPI terhadap UUD 45 Pasal 27 itu,” ucapnya penuh khawatir.

“Kami tekankan yang harus dilindungi adalah umatnya bukan agamanya,” tambah Nurcholish.

Front Pembela Islam (FPI) dalam banyak kesempatan memang selalu memaknai UUD 45 Pasal 27 sebagai argumentasi membela pemurnian agama. Padahal secara teks negara tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal itu.

Selain membahas mengenai subjek, Nurcholish juga secara khusus menyinggung mengenai  apa yang akan didefinisikan sebagai agama RUU yang tengah diwacanakan itu. Ia khawatir, jika pengertian agama di RUU tersebut merupakan enam agama tersebut maka tetap akan terjadi diskriminasi terhadap para penganut kepercayaan. Lebih lanjut, Nurcholish mengingatkan hadirin agar kata-kata bersayap harus dihindari dalam pendefinisian agama.

Nampak terlihat beberapa tokoh agama hadir di ruang diskusi ICRP sore itu. Tokoh Ahmadiyah Zafrullah Pontoh datang terlambat dan segera menempati kursi yang belum terisi. Di barisan sebelah kiri terlihat Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Ketut Parwata dan tokoh Ikatan Jemaat Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Jalaludin Rakhmat. Juga sore itu, Bapak Engkus perwakilan dari penganut kepercayaan hadir.

Para agamawan yang hadir menunjukan kesiapannya untuk mengawal RUU ini. Mereka secara umum merasa perlu untuk mengawasi proses drafting.

Jalaludin Rakhmat yang juga kini duduk di Senayan merasa khawatir ketika RUU ini digelontorkan ke DPR. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini melihat Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai Senayan memiliki kecenderungan untuk anti terhadap keberagaman.

“KMP, misal Gerindra menyatakan manifesto politiknya yakni pemurnian agama. Dan saya kira itu pasti disetujui oleh PKS,” imbuh Jalaludin Rakhmat.

1.079 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

seven + twelve =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>