Koordinator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Jayadi Manik berdiri menyampaikan pandangannya mengenai persoalan intoleransi

Arus Konservativisme Keagamaan Dinilai Mengancam Netralitas Penegak Hukum

JAKARTA, ICRP – Koordinator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jayadi Manik tak habis pikir dengan sikap penegak hukum yang membiarkan demonstrasi hingga perusakan dan penyegelan beberapa rumah ibadah di tanah air.

“Padahal bahkan untuk berdemo saja di depan rumah ibadah itu dilarang undang-undang” ucap Jayadi Manik dalam diskusi panel dengan tema “Protection of Religious Minorities through law enforcement and human rights monitoring” ┬ádi Aula Perputakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat (17/11).

Memang dalam Pasal 9 ayat (2) hurf a UU No. 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum,bahwa “Tempat Ibadah” adalah tempat yang gdikecualikan untuk dapat menyampaikan pendapat di muka umum.

Selain perkara penegak hukum, Jayadi pun menyinggung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai abai mendorong keberagaman. Kerap kali, sambung Jayadi, pemerintah justeru cuci tangan menyikapi persoalan intoleransi. “Pemerintah cenderung membiarkan kekerasan terhadap minoritas dan malah menyerahkannya pada pemda,” ucap Jayadi berapi-api.

Padahal, menurut Jayadi, permasalahan keberagaman merupakan hal yang sudah sepatutnya turun tangan. “Pemerintah memiliki kekuatan untuk membatalkan perda-perda yang diskriminatif,” tegas Jayadi mengingatkan eksekutif.

Jayadi pun menyesalkan masih adanya sikap pemerintah yang terkesan menolak upaya-upaya komnas HAM menyelesaikan persoalan KBB ini. Ia mengakui bahwa pemerintah dan senayan sangat sulit untuk mencairkan dana pada komnas HAM untuk menyelesaikan konflik KBB. “Malah untuk rakor ke Bali cepat sekali itu turunnya,” sindir Jayadi.

Diskusi Panel dalam rangkaian acara konferensi regional bertajuk, “Strengthening Accountability for Violations of Religious Freedom in Southeast Asia” ini juga mengundang Febi Yonesta ┬ádari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan Indri Septianingrum dari Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat (ELSAM).

Sementara Jayadi Manik mengupas perkara legal formal, menurut Indri Septianigrum perkara konflik KBB lebih dalam daripada itu. Ia menyoroti persoalan KBB tidak bisa dilepaskan dari adanya kecenderungan semakin tingginya hasrat masyarakat Indonesia mencari religiusitas. “Sayangnya, kecenderungan ini malah menuju ke arah yang konservatif,” imbuh Indri menyayangkan.

Kali ini, Indri menyoroti kondisi peradilan dan para hakim di tanah air berkaitan dengan isu keberagaman. “Banyak para hakim tidak familiar dengan kebebasan beragama dan berekeyakinan,” ungkapnya.

Parahnya, arus konservativisme ini juga, sambung Indri, secara tidak langsung berpengaruh pada cara pandang para penegak hukum dan pemangku kebijakan melirik keberagaman dan konflik KBB.

Karenanya, Perempuan yang pernah ikut menangani kasus Mesuji itu meyakini semua infrastruktur hukum tidak akan berjalan manakala konservativisme ini bercokol di benak publik.

“Tidak ada perubahan dalam peradilan lewat pendekatan legal formal semata ketika mindset penegak hukum masih bermasalah,” ujarnya.

 

910 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × 5 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>