Siti Hazirah Mohamad (kedua dari kiri)

Aktivis Asal Singapura Berbagi Kisah Soal Keberagaman di Negara Kota

JAKARTA, ICRP – Dalam konferensi regional bertajuk “Strengthening Accountability for Violations of Religious Freedom in Southeast Asia,” di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Selasa (18/11), panitia mengundang aktivis pro Hak Asasi Manusia (HAM) asal Singapura Siti Hazirah Mohamad.

Perempuan muslim melayu ini didaulat oleh panitia untuk menjadi pembicara dalam diskusi panel yang bertema, “Comparative Lessons on Freedom of Religions and Beliefs in ASEAN”. Dalam waktu tak lebih dari 25 menit Hazirah mendeskripsikan kondisi keberagaman di Negara Kota di Asia Tenggara itu.

Hazirah menilai sebagai Singapura memiliki komitmen yang kuat terhadap konsep sekularisme. Meski komposisi umat beragama di Singapura beragam, namun agama tidak diperkenankan masuk ke dalam ranah politik. Menurutnya, sekularisme di Singapura menjadi penting untuk menjaga sikap netral negara pada kelompok-kelompok agama yang ada. “Sekularisme posisinya lebih tinggi daripada apa yang dianggap sebagai sesuatu yang suci dalam kehidupan politik masyarakat Singapura,” ucap perempuan berkacamata itu.

Meski demikian, Hazirah menyatakan moralitas publik dan public order tetap eksis di negara yang hanya seluas DKI Jakarta. Karena itu, ungkap Hazirah, persoalan pernikahan sesama jenis di Singapura menjadi hal yang masih belum bisa diamini. “The citizens are not ready yet,” ucapnya mengikuti pandangan para politisi di parlemen Singapura.

Namun  dari masih mandeknya persoalan LGBT,  menurut Hazirah adanya public order di Singapura membuat kehidupan umat beragama harmoni. Sejauh pengamatannya di Singapura tidak ada kelompok yang melakukan penyerangan pada keyakinan tertentu karena dinilai sesat. “Anda bisa dihukum berat jika melakukan tindakan yang mengancam keselamatan umat beragama lain,” ucapnya.

Salah seorang peserta bertanya pada Hazirah, lalu bagaimana dengan pembangunan rumah ibadah di Singapura?

Menurut Hazirah pemerintah Singapura tidak merepotkan dalam memberikan izin terhadap pembangunan rumah ibadah para penganut agama. Pemerintah Singapura, lanjut Hazirah, bertugas untuk meregistrasikan dan selama ini memiki sikap yang ramah pada setiap pembangunan rumah ibadah. “Anda tak perlu meminta izin pada warga disekitar Anda untuk  membangun rumah ibadah,” ucapnya.

Ia mencontohkan di belakang rumahnya terdapat sebuah gereja. Hazirah mengakui ada bagian dari keluarganya memiliki pandangan yang negatif terhadap gereja. Namun, selama ini tidak pernah ada aksi demonstrasi atau penyegelan pada rumah ibadah siapapun dan dari agama manapun.

Sebagaimana diketahui perizinan di Indonesia jauh lebih rumit. Di Indonesia pembangunan rumah ibadah, khususnya yang merupakan minoritas kerap kali mengalami kesulitan karena adanya keharusan untuk meminta perizinan pada masyarakat sekitar.

1.086 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eighteen + 4 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>