Koordinator CMars Akhol Firdaus (kedua dari kiri)

Daripada Dengarkan Jeritan Korban, Negara Malah Amini Fatwa MUI

JAKARTA, ICRP – Koordinator Center for Marginalized Communities Studies (CMars) Akhol Firdaus menyatakan instusi negara telah lama melanggar hukum dalam merespon kekerasan atas nama agama. Demikian disampaikan Akhol dalam acara diskusi panel bertajuk, “Advocating for Remedies for Victims of Religious-based Violence” di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

“Negara tak tegas terhadap kelompok Vigilante maka Ia telah menentang konstitusi,” ujar Akhol berapi-api.

Menurut Akhol salah satu bentuk pelanggaran serius pemerintah dalam menyikapi tindakan kekerasan atas nama agama adalah lebih sering didengarkannya suara Majelis Ulama Indonesia (MUI) daripada jeritan korban. “Sejak 2010 terjadi banyak penyesetan karena birokrasi di daerah utamanya Jawa Timur lebih mendengarkan suara MUI,” ucap Akhol.

Padahal diketahui umum MUI kerap menjadi aktor vokal yang memberikan suara negatif terhadap keberagaman di tanah air.  Salah satu sikap anti keberagaman MUI misal ditunjukan dengan penyesatan pada Syiah dan Ahmadiyah.

Lebih lanjut, Akhol pun menyinggung anomali birokrasi di Indonesia dalam menyikapi keberagaman dan kekerasan atas nama agama. Menurutnya,  tak jarang ada pembangkangan dalam hirarki birokrasi di tanah air. “Di Indonesia keputusan yang diambil oleh lembaga yang lebih tinggi tak bisa dieksekusi di daerah. Hal ini misal terjadi pada kasus Sampang. Sementara SBY menginstruksikan para pengungsi untuk kembali ke rumah halaman, bupati malah tetap keras menolaknya,” ujar Akhol.

Diskusi Panel yang merupakan rangkaian dari konferensi regional bertemakan, “Stengthening Accountability for Violations of Religious Freedom in Southeast Asia,”, Akhol berharap publik untuk lebih bersuara menghadapi arus intoleransi. “Saya secara terang menabuh genderang perang terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan agama saya dengan wajah penuh amarah,” tegas kader muda NU ini.

Akhol menilai ketegasan sikap publik merupakan suatu keharusan. Pasalnya, kondisi politik dewasa ini memungkinkan negara untuk abai bahkan memfasilitasi gerakan pro kekerasan atas nama agama. “Kita menghadapi kenyataan yang tidak mengeenakan dalam mengembangkan semangat keberagaman. Infrasturktur negara kacau di berbagai level,” sambungnya.

Konsekuensi dari tidak berjalannya komando dari pusat ke daerah memunculkan banyaknya anarki. “Siapa yang berkuasa dalam kondisi negara seperti ini? ya Tirani Mayoritas,” imbuh Akhol.  Dalam kondisi kekuasaan dipegang oleh mayoritas maka, menurut Akhol, siapapun bisa menjadi aktor dan korban. Ia memberikan contoh di Jawa Timur, NU cabang Jatim justeru menjadi aktor dalam kekerasan terhadap Syiah dan Ahmadiyah.

Hal yang lebih buruk dalam menghadapi persoalan ini adalah adanya politisasi isu. Kerap kali, tutur Akhol, kepala daerah memanfaatkan isu anti Syiah dan Ahmadiyah untuk mendapatkan dukungan politik.

 

1.338 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × 3 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>