munir maria ulfah

Munir dan Maria Ulfah Terima Anugerah HAM

Jakarta, ICRP – Memperingati Hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2014, Komnas HAM memberikan penghargaan HAM 2014 kepada 2 tokoh yang jasa-jasanya luar biasa besar pada perlindungan HAM di Indonesia. Keduanya adalah Munir Said Thalib dan Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo.

Proses pemilihan penerima Anugerah HAM dilakukan secara bertahap oleh tim penilai independen yang terdiri dari Prof. Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua MK), Hassan Wirajuda (mantan menteri luar negeri), Makarim Wibisono ( Pelapor khusus PBB untuk Palestina), Anugerah Pekerti, Saparinah Sadli (aktivis perempuan dan akademisi), Zumrotin K Susilo (aktivis) dan Bagir Manan (Mantan Ketua MA).

“Ini merupakan kali pertama Komnas HAM memberikan penghargaan kapada para tokoh yang dianggap berjasa, selanjutnya pemberian penghargaan ini rencananya akan dilakukan setiap tahun,” demikian Komnas HAM dalam rilis yang diterima, Senin (8/12/2014).

Penghargaan ini juga merupakan wujud ucapan terimakasih dan apresiasi kepada orang-orang yang layak menjadi inspirasi dan panutan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menghormati, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia, sebagaimana tema tahun ini “Human Rights for all, all for Human Rights” (HAM untuk semua, semua untuk HAM).

Penyerahan penghargaan HAM ini secara resmi akan dilakukan dalam peringatan Hari HAM sedunia yang akan diadakan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.

Almarhum Munir Said Thalib yang lahir di Malang, 7 September 1965 adalah tokoh muda pembela HAM  yang sangat konsisten, pekerja keras dan berani dalam memperjuangkan hak-hak asasi para korban pelanggaran HAM, hingga akhir hayatnya.

Munir pernah menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM yang mendapat banyak perhatian masyarakat, termasuk kasus Waduk Nipah Madura, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, kasus Timor Timur, dan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu (penghilangan orang secara paksa, Talangsari, Semanggi I, Semanggi II, Tanjung Priok.

Munir meninggal dunia dalam perjalanan menuju Amsterdam, di masa pemerintahan Presiden Megawati tahun 2004. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial.

Sementara almarhumah Maria Ulfah (18 Agustus 1911 – 15 April 1988) adalah Menteri Perburuhan pertama Indonesia (1947-1948) dan Menteri Perempuan pertama dalam sejarah Indonesia, yang dikenal konsisten memperjuangkan HAM. Dialah yang mengusulkan agar hak asasi manusia menjadi pasal khusus dalam UUD 1945.

Meskipun sempat menimbulkan perdebatan panjang dalam hal perlindungan hak warga negara, usulan Maria Ulfah ini menemukan jalannya ketika beberapa kali amandemen UU 1945 yang memasukkan banyak pasal tentang hak asasi manusia. Maria Ulfah juga dikenal sebagai aktivis perempuan yang gigih memperjuangkan hak politik, anti poligami dan menentang perkawinan di bawah umur.

 

735 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × four =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>