Ketua Badan REDD+ Heru Prasetyo

Lindungi Masyarakat Adat, Pemerintah Harus Rombak Perundangan-Undangan

JAKARTA, ICRP – Kepala Badan Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) Heru Prasetyo menyinggung masih adanya diskriminasi terhadap masyarakat adat. Demikian Heru  sampaikan dalam sambutannya di acara Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Peluncuran Peta Wilayah Adat, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/12).

“Diskriminasi terhadap masyarakat merupakan masalah yang juga masih dihadapi oleh banyak negara di dunia,” tutur Heru mengingat pertemuannya dengan rekan-rekannya dalam acara pelestarian lingkungan dan hutan di Lima, Peru beberapa waktu lalu.

Permasalahan diskriminasi terhadap masyarakat adat memang kerap kali berkelindan dengan kepentingan kapitalisme. Salah satu contoh perkara terjadi Bengkulu. Pengadilan Negeri Bintuhan di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp. 1,5 Milyar kepada empat orang masyarakat adat Semende Banding Agung.

Sosok yang sempat menjadi direktur Hubungan Internasional Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias 2005-2009 ini mengakui permasalahan ini ditenggarai karena masih belum goalnya Rancangan Undang-Undangan (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Msyarakat Hukum Adat (PPMHA). Selain adanya permaslaahan di perundangan-undangan, ego antar departemen, kementerian dan birokrasi terkait, Heru yakini, menjadi salah satu penyebab masih adanya marjinalisasi masyarakat adat.

“Kita perlu merombak hukum dan hal-hal terkait yang mendiskriminasi masyarakat adat,” tegasnya.

Pada era Jokowi, Heru meyakini ada keinginan pemerintah untuk menuntaskan masalah ini. “Dalam Nawa Cita Poin 9, terlihat Pak Presiden memiliki political-will untuk melindungi hak-hak masyarakat adat,” ucap Heru.

Menurut Heru jika  hendak menuntaskan perkara yang mangkrak selama bertahun-tahun ini maka pemerintahan Jokowi perlu melakukan harmonisasi perundangan-undangan terkait.

“Setelah melakukan harmonisasi, Pemerintah Jokowi mesti bisa memastikan tujuannya dilaksanakan dalam bentuk-bentuk peraturan sub-nasional di bawahnya seperti pergub,” kata kepala badan yang langsung bertanggung jawab pada presiden ini.

846 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

17 + 12 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>