Wahid Institute: Kasus Kebebasan Beragama 2014 Menurun

Jakarta, ICRP – The Wahid Institute mengeluarkan Laporan Pemantauan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan(KBB) selama tahun 2014, Senin (29/12/2014). Laporan tersebut menyebutkan peristiwa pelanggaran KBB tahun ini mengalami penurunan sebanyak 42%. Begitu pula dengan jumlah tindakan pelanggaran KBB menurun sebanyak 12%.

Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid mengemukakan, penurunan kasus KBB tersebut bukan berarti kinerja pemerintah dalam bidang keagamaan membaik. Masih banyak hal yang perlu dievaluasi seperti mencabut atau merevisi kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan dengan konstitusi.

Yenny menuturkan beberapa alasan kenapa terjadi penurunan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2014 ini.

Pertama, pada tahun 2014 terjadi proses pemilihan umum, yang mana pada pemilu tersebut, para kontestan berlomba-lomba menunjukkan diri sebagai pihak yang pro pada isu toleransi dan anti kekerasan.

Kedua, dalam konteks pemilu legislatif dan presiden 2014, isu toleransi tidak menjadi satu-satunya fokus utama berita-berita medua masa (cetak, online, radio, dan televisi). Ini menyebabkan isu-isu kebebasan beragam dan berkeyakina juga berkurang.

Ketiga, kampanye kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2014 ini cukup masif, efektif dan terorganisir. Sehingga ide-ide toleransi bisa tersebar luar ke tengah masyarakat.

Keempat, sebagian masyarakat sudah sadar jika kekerasan bukan jalan yang efektif untuk mengekspresikan penolakan sikap dan pandangan atau untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Yenny mengutarakan bahwa pemerintahan Jokowi memberi angin segar dalam penegakan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena dalam Nawacita, Jokowi berjanji “memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragana dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama”.

“Janji tersebut masih harus betul-betul dibuktikan dan akan menjadi ‘utang’ warisan bagi Jokowi-Kalla” tegas Yenny.

3.550 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

six − two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>