hidayat

Nurani Hukuman Mati

Oleh: Nur Hidayat (Koordinator Forum Kajian Sosial dan Keagamaan Piramida Circle, Jakarta)

Eksekusi hukuman mati  gelombang pertama atas keenam pelaku kejahatan narkoba menuai pro kontra. Bahkan kabarnya buntut dari pelaksanaan hukuman mati ini, Brazil telah menarik duta besarnya dari Jakarta. Demikian juga Belanda telah menarik duta besarnya dari Indonesia. Langkah ini diambil sebagai reaksi atas eksekusi mati terhadap warga negara mereka. Sementara Australia masih terus melobi untuk pembebasan dua warganya, Myuran Sukumara dan Andrew Chan yang terpidanan mati kasus narkoba dari eksekusi berikutnya.

Reaksi politik yang terjadi sebagai aksen atas eksekusi hukuman mati  itu perlu untuk dipertimbangkan. Presiden Joko Widodo juga mesti memikirkan cara alternatif untuk memerangi peredaran narkotik, selain dengan mengeksekusi terpidana mati. Hukum ini kurang bermartabat dan belum tentu memberikan efek jera. Lagi pula PBB juga telah mengeluarkan konvenan Hak Sipil dan Politik beserta protokolnya yang sudah menghapus hukuman mati. Aturan internasional ini seharusnya Indonesia mengikuti.

Betul, negara kita sudah darurat narkotik. Para bandar barang laknat itu menyasar pengguna dari beragam usia dengan berbagai cara. Narkotik tak lagi beredar di tempat tersembunyi, melainkan mudah ditemukan di kantor pemerintah, kampus, hingga di sekolah- sekolah.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga mendukung penerepan hukuman mati mengungkap, banyak anak usia SD dan SMP kini menjadi pecandu. Mereka termasuk dalam 4,5 juta penduduk Indonesia yang kini menjadi pengguna narkotik. 1,2 juta di antaranya tak bisa disembuhkan karena kondisinya yang parah. Bahkan hampir 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Mayoritas mereka adalah rakyat Indonesia di usia produktif.

Persoalannya, apakah hukuman mati merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi darurat narkotik? Agaknya Kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu menjadi bahan kajian terkait kasus ini. Pada 1998 dan 2002 secara konsisten PBB menunjukan bahwa dua hal itu tidak memiliki korelasi. Di Amerika Serikat, yang masih menerapkan vonis mati, angka kejahatan sadistik tak juga menurun. Sebaliknya, di Kanada yang telah menghapus hukuman mati, angka kejahatan serupa justru menyusut. Kanada masuk daftar 88 negara yang sudah menghapus hukuman mati.

Sebetulnya suara penghapusan hukuman mati sudah gencar sejak abad ke- 18. Beberapa tokohnya yaitu Montesquieu yang menulis Lattres-Persanes (1721) disusul Voltaire yang membela Jean Callas yang terlanjur dihukum mati. Tokoh lain yakni Cesare Beccaria (1738-1794) yang menerbitkan buku berjudul An Esaay on Crimes and Punishment. Tampaknya perjuangan penghapusan hukuman mati harus digiatkan. Pasalnya, masih terdapat 30 negara yang masih mencantumkan hukuman mati meski menghentikan penerapannya. Adapun Indonesia masuk daftar 68 negara yang masih menggunakan jenis hukuman ini.

Negara kita seharusnya juga menghapus hukuman mati. Seperti Bernhard Haring katakan bahwa penghapusan hukuman mati adalah jalan terbaik. Pendapat ini didasari atas argument bahwa orang harus melihat konsekuensi hukuman mati secara lebih menyeluruh dan merefleksikan dengan hati hati semua pengalaman dan konsekuensi-konsekuensinya.

Agaknya argumen itu didukung oleh Von Henting yang didasarkan pada pendapat bahwa seseorang yang dihukum mati tak dapat memperbaiki diri. Ia menilai bahwa hukuman mati bernilai destruktif karena Negara dianggap tak menghargai martabat luhur warganya. Leo Polka juga berpendapat bahwa hukuman mati beresiko tinggi jiwa hakim keliru dalam menentukan keputusan.

Teologi Hukuman Mati

Terkait hukuman mati Teolog moral Katolik Karl H. Peschke membantu memperluas cakrawala berpikir kita dalam menyikapi hukuman mati. Ia menyarakan, agar negara menetapan grasi untuk meringankan hukuman mati kedalam bentuk hukuman lain. Bila diamati, sepertinya saran ini merujuk pernyataan Yohanes Paulus II yang mengatakan gereja katolik lebih menganjurkan hukuman penjara dari pada hukuman mati. Lebih terang, dalam Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Yohanes Paulus II berseru,  bahwa dalam masyarakat modern ini, hukuman mati tak dapat didukung keberadannya.

Sebagai pengayaan berpikir, ajaran hindu juga menyerukan untuk tidak menggunakan hukuman mati. Ajaran tersebut tercantum dalam kitab Santiparva dalam bab 257. Dalam baitnya di menerangkan, menghukum dengan membunuh seorang perampok tunggal, istri, ibu, bapak dan anak yang bersangkutan semuanya juag ikut terbunuh. Ini mengisyaratkan bahwa hukuman mati bukan penyelesaian yang baik.

Pemerintah baiknya kedepankan nurani sebelum bicara peraturan dan hukum. Sebab hukum seperti dikatakan Sae Tjien Marching, ditujukan untuk mencegah sang pelaku mengulang tindakannya, sekaligus memperbaiki dan menyadarkan si pelaku, bukan melampiaskan dendam atau amarah semata. Hukum adalah sebuah bentuk rehabilitas, terutama karena masyarakat semakin sadar bahwa individu yang melanggar hukum tak bisa dipisahkan dari sistem atau keadaan social yang mendorongnya.

Seringkali hukum akan menjerat individu yang tertangkap, namun alpa pada pangkal penyebab atau pemicunya. Sehingga akar permasalahan terus berkembang biak. Sebagai contoh, hukuman berat diberlakukan terhadap pencopet di Inggris pada Abad ke- 18 hingga awal Abad ke-19 silam. Saat itu pencopetan merajalela. Lantas hukuman gantung dijatuhkan terhadap pencopet. Tapi yang terjadi justru pada saat hukuman gantung dilaksanakan di alun-alun, saat itu pula para pencopet aktif beraksi. Artinya, kebutuhan mereka untuk mencopet jauh lebih besar dari pada rasa takut akan hukuman mati. Penegak hukum harus jeli soal ini.

Hukuman mati yang diberlakukan terhadap pidana narkoba itu bertujuan menegakkan norma hukum dan secara preventif akan membuat orang takut melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan. Putusan ini sering kali tak berdasarkan observasi empirik, tetapi terbatas pada opini polisi dan bantahan para jaksa. Lebih buruk lagi, terhukum berdasarkan motif- motif politik konspirasi, seperti mengancam status quo atau pertimbangan kelas sosial dan ras tertentu. Seperti yang dialami oleh para budak kulit hitam di Amerika pada tahun 1930-1964.

Dengan hukuman mati kita memotong tali komunikasi terhadap pelaku dan tak bisa lagi mempelajari akar kriminalitas tersebut dari pelaku ini. Hukuman mati merupakan sebuah kecongkakan. Sebuah bentuk kekerasan yang seharusnya ditiadakan dalam zaman modern ini. Apalagi Undang-Undang dasar 1945 amat menghargai Hak Asasi Manusia. Hal itu tertera di pasal 28 A dan 28 I. Kendati hukuman mati masih bercokol di sejumlah undang-undang, konstitusi jelas menjamin hak hidup setiap orang. Dan hak itu tak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.

1.228 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 × four =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>