Para Peserta Konferensi ICRP berfoto bersama

Para Penyintas Kekerasan Atas Nama Agama “Curhat” di Konferensi ICRP

JAKARTA, ICRP –  Berbeda dengan konferensi pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengundang para korban kekerasan dalam beragama dan berkeyakinan sebagai pembicara dalam diskusi hari pertama. Hadir di konferensi , Jumat (23/1), di antaranya Tajul Muluk pemimpin muslim Syiah di Sampang yang dikriminalisasi, tokoh muslim di Kupang Ahmad Gaos,  Udin perwakilan dari pengungsi Ahmadiyah di Transito, Jayadi Damanik dari GKI Yasmin.

Udin mengawali keluh kesah para korban siang itu. Di lantai tiga gedung Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Ia menegaskan bahwa penganut Islam Ahmadiyah tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Selama bertahun-tahun, para pengungsi Ahmadiyah, tutur Udin, kehilangan hak-hak warga negara semata karena keyakinannya.

Lebih lanjut, Ia menceritakan kala diusir dari kampung halaman banyak peristiwa yang membuat jemaat Ahmadiyah serasa putus asa dengan sikap negara. “Saat kami diusir rumah kami diruntuhkan, dan harta kami dijarah persis di hadapan aparat,” ucapnya.

Udin berharap pemerintah bertindak lebih sigap mengatasi perkara intoleransi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu caranya, menurut Udin adalah pemerintah mesti menghentikan penggunaan RRI di daerah NTB oleh kelompok intoleran. “Kami memohon agar pemerintah menghentikan penyiaran dakwah fitnah yang pakai RRI NTB,” tegasnya.

Sementara itu, Tajul Muluk menyampaikan keresahannya pada kegamangan pemerintah. Para pemangku kekuasaan,  Tajul Muluk mendesak, perlu menindak para pengujar kebencian atas nama agama.

Menurut sosok yang telah kehilangan harta bendanya pasca pengusiran dari Sampang itu, permasalahan intoleransi berkaitan erat dengan kemajuan bangsa. “Kapan bangsa kita akan maju kalau masih ada konflik antar umat beragama?,” cemas Tajul Muluk.

Carut-marutnya kehidupan umat beragama di tanah air, di mata tokoh GKI Yasmin Jayadi Damanik, tidak bisa dilepaskan dari adanya keberpihakan pemerintah. Sosok yang juga menjabat sebagai koordinator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Komnas HAM ini juga meyakini pemerintah telah mendukung hadirnya intoleransi.

“Mungkin ini tidak nyaman tapi, merupakan pelajaran berharga dari persoalan GKI Yasmin…pemerintah aktif merusak gereja sendiri dengan mengucurkan dana untuk membungkam gereja dan menciptakan konflik di antara gereja-gereja” ucap Jayadi.

Menyindir , Jayadi Manik berkelakar,  jika pemerintah tak mampu membantu maka tak perlu pula untuk mengganggu hak-hak umat beragama.

Selain itu Jayadi melihat permasalahan kehidupan umat beragama merupakan hal yang prinsipil dalam negara hukum. “Penegakan hukum tak bisa dimusyawarahkan,” tegasnya.

1.121 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one × four =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>