Menuju Indonesia Baru; Sinergi Komunitas Iman Bersama Pemerintah

SIARAN PERS

INDONESIAN CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE (ICRP)

“MENUJU INDONESIA BARU; SINERGI KOMUNITAS IMAN BERSAMA PEMERINTAH”

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28E Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Hak beragama diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945). Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).

Namun demikian, konflik dan kekerasan atas nama agama, berdasarkan laporan beberapa lembaga, masih menunjukkan angka yang tinggi. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama 2013 the Wahid Institute, menyebut, sepanjang Januari – Desember 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 kasus atau peristiwa dengan 278 tindakan intoleransi. Dari intimidasi, penyesatan, pelarangan, hingga serangan fisik. Jumlah ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya (2012) sebanyak 278 pelanggaran dengan 363 tindakan. Tiga tahun sebelumnya masing-masing peristiwa pelanggaran sebanyak 121 (2009), 184 (2010), dan 267 kasus pada tahun 2011. Bentuk pelanggaran terbesar adalah pelarangan/ pembatasan (rumah) ibadah. Sedangkan kategori pelaku yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB, anehnya  justru aparat kepolisian, yaitu sebesar 32 kali (26%), oknum-oknum pejabat di lingkungan kabupaten/kota 28 kali (23%).

Selain tindakan intoleransi, fenomena yang juga patut diperhatikan adalah semakin meningkatnya radikalisme keagamaan di kalangan pelajar. Survei yang dilakukan oleh LAKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) tahun 2013 lalu, menunjukkan hasil mencengangkan. Terdapat 37,8 % guru Pendidikan Agama Islam, dan 48,9 % siswa setuju untuk mengangkat senjata di daerah konflik agama. 38,6% guru setuju dan 68,0 % siswa setuju aksi pengrusakan rumah atau fasilitas anggota aliran keagamaan yang dianggap sesat. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan jika tidak ada langkah-langkah nyata untuk menanggulanginya.

ICRP sebagai rumah besar bagi berbagai komunitas iman hendak memulai upaya dalam membangun sinergi antara komunitas-komunitas iman bersama pemerintahan baru ini. Sinergi ini diperlukan demi mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, damai, dan toleran. Konferensi Tahunan ICRP dan Musyawarah Besar ICRP yang dilaksanakan saat ini merupakan memontem untuk memperteguh pembangunan Indonesia dalam bidang keagamaan. ICRP mengambil tema “Menuju Indonesia Baru; Sinergi Komunitas Agama bersama Pemerintah” sebagai tema Konferensi Tahunan dan Musyawarah Besar ICRP kali ini.

Kami tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), merasa perlu untuk mendukung negara agar menjamin, hak-hak kebebasan beragama, demi membangun masyarakat Indonesia yang adil, demokratis, damai, dan harmonis. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Pemerintah harus menegakkan hak-hak warga negara dan melindungi semua warganya dari ancaman pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan janji-janji kampanye terkait kebebasan beragama. ICRP akan selalu mengawasi kinerja pemerintah dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk terciptanya kehidupan beragama yang toleran dan harmonis.
  3. Menegaskan kepada segenap aparat negara untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan amanat konstitusi. Menindak tegas pelaku kekerasan dan diskriminasi, bersikap netral dalam menindak kasus-kasus intoleransi, tunduk pada Unda-Undang dan konstitusi bukan tunduk pada kaum intoleran.
  4. Mendukung pemerintah untuk merancang kebijakan-kebijakan terkait pembangunan keagamaan di Indonesia, mewujudkan pendidikan agama yang humanis dan toleran, memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi agama, dll.

Semoga misi perdamaian, misi suci agama-agama, masih menjadi spirit kita semua dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila da konstitusi 1945.

Jakarta, 23 Januari 2014

Mengetahui,

Musdah Mulia                                                                                  M. Imdadun Rahmat

Ketua Umum ICRP                                                                         Sekretaris Umum ICRP

1.889 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

nineteen − eighteen =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>