Perludem: UU Pilkada Berpotensi Timbulkan Konflik Agama dan Etnis

Jakarta, ICRP – Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pencalonan tunggal gubernur, bupati/walikota tanpa wakil dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh rakyat yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No.1/2015 tentang Pilkada berpotensi menimbulkan konflik, khususnya di daerah-daerah yang masyarakatnya terbelah secara agama atau etnis seperti di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

“Konflik itu muncul karena fungsi representasi calon ditiadakan, padahal elit politik lokal sudah menyadari betul pentingnya fungsi ini dalam menjaga harmoni masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggaraeni saat dihubungi, Selasa (27/1/2015).

Dia mengatakan, alasan pemerintah mengusulkan pencalonan tunggal tersebut bertujuan menciptakan kepemimpinan daerah yang solid, sehingga efektif menggerakkan roda pemerintahan. Dalam pencalonan tunggal ini, kepala daerah (KDH) terpilih bebas memilih wakilnya, sehingga keharmonisan kepemimpinan daerah bisa terjaga.

Menurut pemerintah, masih kata Titi, praktik pengajuan pasangan calon KDH dan wakil KDH telah menghasilkan kepemimpinan daerah yang buruk. Sehingga, konflik antara KDH dan wakil KDH dalam menggerakan roda pemerintahan sering terjadi, sehingga pemerintahan tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah yakin model pencalonan tunggal akan mengatasi masalah tersebut.

“Tapi yang dilupakan pemerintah adalah pencalonan tunggal berpotensi menimbulkan konflik, khususnya di daerah-daerah yang masyarakatnya terbelah secara agama atau etnis,” tegasnya.

Dia mencontohkan, di Maluku partai-partai politik selalu mengajukan kombinasi pasangan calon (Muslim-Kristen atau Kristen-Muslim) demi menghindari konflik, baik dalam proses pelaksanaan Pilkada maupun dalam pemerintahan hasil pilkada. “Apabila memang bertujuan menciptakan kepemimpinan solid, maka solusinya tidak harus menggunakan model calon tunggal,” ungkapnya.

Atas hal itu, Perludem mengusulkan agar pengajuan paket pasangan calon, yakni KDH dipilih sepaket dengan wakilnya bisa dipertahankan tetapi dengan cara baru. Pertama, partai politik menetapkan bakal calon KDH atau calon independen menetapkan dirinya sebagai bakal calon KDH. Kedua, bakal calon KDH tersebut memilih sendiri wakil bakal calon KDH untuk mendampinginya.

Selanjutnya ketiga, pasangan bakal calon KDH dan wakil KDH mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan akhirnya keempat, KPUD menetapkan pasangan calon KDH dan wakil KDH. “Dengan mekanisme seperti itu, maka sedari awal wakil kepala daerah sudah sadar posisi hanya sebagai orang kedua yang tugas utamanya membantu KDH,” jelasnya.

Sumber: harianterbit.com

1.139 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

18 + 7 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>