Prof. Dr. Syafii Maarif (kanan) Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin (kiri)

Menteri Agama Dukung Fikih Kebhinekaan Berkembang

JAKARTA, ICRP – Demokrasi di Indonesia masih berjalan dalam koridor prosedural belum merengkuh aspek yang substanstif. Menguatnya isu penolakan pada pemimpin dari golongan dan kelompok yang berbeda baik itu agama maupun etnis menjadi salah satu bukti kuat hal itu. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin memiliki keprihatinan mendalam pada persoalan ini.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini permasalahan merebaknya intoleransi merupakan masalah serius yang perlu direspon. Demikian tuturnya dalam acara seminar “Fikih dan Tantangan Kepmimpinan dalam Masyarakat Majemuk” yang diselenggarakan Maarif Institute di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).

“Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, demokrasi berarti juga harus mengakui kepemimpinan dari kalangan manapun karena hal itu konstitusional dan diatur dalam konstitusi. UU 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap warga negaranya dan semuanya berhak mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya tanpa da diskriminasi,” kata Lukman Hakim Saifudin sebagaimana tertuang dalam siaran pers.

Menurutnya Halaqah dengan tema ini sangat krusial untuk dilaksanakan. Bahkan Ia mengakui mengembangkan Fikih kebhinekaan bisa memberi kontribusi dalam memperkuat kebangsaan. Karena itu, menteri agama yang juga anak menteri agama pada era Bung Karno ini mengapresiasi acara halaqah ini. “Kita memang perlu mengembangkan Fikih yang pro terhadap keberagaman,” ujarnya.

Lukman meyakini secara mendasar Islam memiliki semangat untuk hidup dalam keberagaman. “Jika kita gali secara serius banyak pelajaran penting dari zaman Nabi Muhmmad, sahabat, dan para ulama klasik yang bisa dijadikan rujukan untuk menemukan berbagai jawaban terhadap problem kehidupan masyarakat majemuk,” ucap Lukman.

Jawaban itu, menurut Lukman terletak di Piagam Madinah. “Piagam Madinah adalah sebuah master piece tentang bagaimana Rasulullah mengatur masyarakat dan kepemimpinan dalam masyarakat majemuk. Para ulama seperti Al Mawardi dan Muhammad Abduh juga menulis tentang bagaimana soal kepemimpinan dalam masyarakat majemuk. Pemikiran-pemikiran itu tentu perlu digali kembali dan dikontekstualisasikan untuk menghadapi berbagai persoalan keumatan hari ini,” tegas Lukman Hakim Saifuddin.

Lukman mengakui masih menggeluti dunia aktivisme keberagaman. “Sampai saat ini saya masih senang berselancar di samudra keberagaman Indonesia,” ujar Lukman dalam mengawali sesi bicaranya.

Selain mendapuk menteri agama, Maarif Institute turut mengundang intelektual senior Prof. Dr. Buya Syafii Maarif selaku pembicara. Sore itu di ruangan yang terletak pada lantai dua hotel Alia Cikini nampak penuh peserta seminar. Beberapa peserta yang tidak mendapat kursi terpaksa berdiri.

1.108 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

16 + 1 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>