304906_ilustrasi-situs-web_663_382

Pernyataan Sikap ICRP Menanggapi Pemblokiran Situs-Situs Radikal

Pernyataan Sikap

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

Menanggapi Pemblokiran Situs-Situs Radikal

Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 22 situs/website yang bernuansa radikal. Situs-situs tersebut diadukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Rabu 31 Maret 2015, pihak kementerian telah memblokir tiga situs, namun BNPT melaporkan kembali untuk memblokir 19 situs berdasarkan surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemkominfo.

Kemkominfo kemudian meminta penyelenggara internet service provider (ISP) untuk memblokir ke-19 situs sesuai yang disampaikan pihak BNPT bahwa situs/website tersebut merupakan penggerak paham radikalisme dan/atau simpatisan radikalisme.

Melihat hal tersebut, kami Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Upaya BNPT dan Kemkominfo, untuk menghalau tindakan radikalisme, terorisme, dan kekerasan di media online (website) sudah tepat. Situs-situs yang provokatif, fitnah, mengancam NKRI, menyebarkan kebencian, mendukung terorisme, dan tidak memenuhi standard jurnalistik layak untuk di blokir.
  2. Meskipun begitu, upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut harus dilakukan dengan cara yang demokratis, transparan, dan tepat. Jangan sampai pemblokiran situs-situs ini melanggar hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.
  3. Pemerintah harus membuat mekanisme pemblokiran situs seusai dengan aturan hukum berlaku, misalnya melalui keputusan peradilan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kesewenang-wenangan otoritas pemerintah supaya tidak asal melakukan pemblokiran. Pemerintah juga perlu menjelaskan alasan dan bukti-bukti hukum kepada publik supaya tidak menimbulkan kegaduhan.
  4. Pemerintah tidak boleh diskriminatis dalam melakukan pemblokiran situs-situs radikal. Karena situs-situs radikal bisa berasal dari semua agama dan kepercayaan.
  5. Masyarakat harus lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi kegaduhan yang mengatasnamakan agama. Jangan larut dalam provokasi-provokasi yang mengancam persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa.

“Situs-situs yang menyebarkan radikalisme dan terorisme sudah selayaknya ditutup. Situs radikal harus ditangani secara hukum karena mereka tidak membuka diri untuk diskusi bahkan mereka beberapa kali melarang diskusi” tegas Ulil Abshar Abdalla, Ketua Harian Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Semoga misi perdamaian, misi suci agama-agama, masih menjadi spirit kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini.

Jakarta, 31 Maret 2015

Mengetahui,

 

 

Ulil Abshar Abdalla

Ketua Harian ICRP

 

2.450 views

One comment

  1. SIAPA DALANG INTELEKTUALNYA DIJAJARAN PEMERINTAHAN ITU BU PROFESOR???

    AGAR JANGAN iSLAM DAN KAUM MUSLIM SLALU DIJADIKAN KAMBING HITAM DAN PELECEHAN DALAM KAITANNYA DENGAN MEMUAT DAN MENYEBARKAN FAHAM YANG RADIKAL DSB.

    ANEH, PENYUSUN BUKUNYA PEJABAT PEMERINTAH KENAPA TIDAK DITANGKAP???

    Si penyusun buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebaiknya ditangkap beserta atasannya karena dia sudah memprovokator kerusahan antarumat beragama dan mecidrai salah satu agama ditangkap untuk dimintai pertanggungjawabannya. Simak berita ini:

    Buku yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, menjadi salah satu referensi pelajaran Agama untuk kurikulum tahun 2013.

    Indikasi adanya paham radikal dalam buku tersebut, karena juga memuat salah satu paham yang memperbolehkan membunuh siapapun, selain yang menyembah Allah.

    Sementara MUI sebagai suatu lembaga pembinaan umat yang besar ya terkesan hanya bisa mengkritisi saja lihat situsnya MUI-nya itu sendiripun tak aktif membina umat dan ormas-ormas Islam lainnya. Ya bisa ngomong seperti ini:

    MUI ingin mengingatkan tugas pemerintah adalah memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap situs-situs media massa yang mulai tumbuh dan berkembang di Tanah Air agar turut memberikan andil dalam pendidikan yang baik kepada masyarakat.

    “Kami meminta pemerintah melakukan rehabilitasi terhadap nama baik situs-situs tersebut. Nama baik situs-situs media Islam tersebut telah ternodai karena terlanjur dikait-kaitkan dengan gerakan kekerasan, radikalisme dan terorisme,” katanya.

    Demikian halnya dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian seyogianya meminta pertranggungjawaban dari penyusun buku tersebut di atas, jadi tak mudah mengambil kesimpulan sbb.:

    Polri memastikan 19 situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) adalah situs-situs yang mengandung konten radikal.

    “Situs-situs itu membahayakan, isinya memprovokasi. Jadi harus diblokir,” kata Kadivhumas Polri Brigjen Anton Charliyan, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

    Dikatakannya, Polri mengusulkan pemblokiran situs-situs tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selanjutnya BNPT meminta Kemkominfo untuk melaksanakan pemblokiran.

    Nampaknya tudingan sang ibu profesor ini ada benarnya karena dianggap pemerintah itu sendiri yang telah mendalangi penyebaran faham radikalisme di dunia pendidikan maupun kegiatan lainnya. Untuk membenarkan tudingan ini sebaiknya para pejabat pemerintah yang menyusun buku itu dimintai pertranggungjawabannya oleh para penegak hukum. Simak tudingan sang cendikiawaty ini:

    Mantan Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia mengatakan penyebaran paham radikal di Indonesia disosialisasikan dan dibiayai negara lewat Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, hal tersebut terlihat jelas ketika paham-paham radikal masuk dalam materi pelajaran anak sekolah.

    “Belum lama ini muncul buku pelajaran yang menyebar radikalisme, artinya paham radikal di negara kita disosialisasikan dan dibiayai oleh APBN, ini terjadi secara masif,” kata Musdah dalam konsultasi bidang budaya, Kongres V Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Jumat (27/3).

    Selain mengajarkan paham radikal, dia bahkan menemukan buku pelajaran yang mengajar murid-murid mendirikan Republik Indonesia sebagai negara berbasis Khilafah Islamiyyah. “Maka disinilah fungsi pendidikan sesuangguhnya yang harus berubah, pendidikan kita harus bisa memberi wawasan agar fanatisme agama tidak terus terjadi dan menyebar ke seluruh elemen bangsa,” ujar Musdah.

    http://icrp-online.org/2015/03/30/musdah-mulia-radikalisme-di-indonesia-dibiayai-apbn/
    http://www.antaranews.com/berita/488580/polri-pastikan-situs-diblokir-berkonten-radikal
    http://www.antaranews.com/berita/488428/mui–pemblokiran-situs-islami-picu-islamophobia
    http://news.detik.com/surabaya/read/2015/04/02/111630/2876711/475/buku-agama-diduga-berisi-paham-radikal-beredar-di-sekolah-sma-situbondo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

three × two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>