KontraS (logo)

Menyoal RUU PUB, KontraS Sentil Pemerintah

JAKARTA, ICRP – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) menjadi perhatian serius Komisi Orang HIlang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dan komunitas agama, KontraS menekankan beberapa catatan dalam RUU yang tengah digodok di kementerian agama ini.

Catatan KontraS, CSO, dan komunitas agama yang disampaikan dalam siaran pers tertanggal 9 April 2015 memuat lima hal, diantaranya:

1. RUU Perlindungan Umat Beragama harus disusun dengan filosofi benar-benar dengan maksud melindungi umat beragama bukan untuk memperbesar ruang kontrol negara terhadap agama.

2. Definisi operasional agama yangdisusun kemenag dalam RUU PUB tidak boleh mendiskriminasi, definisi agama seharusnya hanya mengenai ; memiliki sistem keyakinan, sistem peribadatan, memiliki umat beragama.

3. RUU PUB seharusnya mengakomodir larangan syiar kebencian (hate speech) pada penyiaran agam. pendefinisian hate speech ahrrus ketat dengan memasukan elemen permusuhan, kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. sehingga tidak mencederai kebebasan berekspresi

4. RUU PUB dalam merumuskan kembali mekanisme pendirian rumah ibadah selayaknya pemerintah daerah hanya terbatas menjalankan fungsi administratif saja, terbatas pada menilai kelayakan dan keamanan bangunan rumah ibadah yang akan dibangun. Komunitas agama tidak lagi harus mendapat izin khusus pendirian rumah ibadah dan cukup memberitahukan saja pendiriaannya pada pemerintah.

5. RUU PUB selayaknya dijadikan momentum pemerintah untuk mencabut berbagai aturan diskriminatif seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dan UU No. 1/PNPS/1965 terkait penodaan agama.

Selain itu, KontraS juga menyoroti tak sigapnya pemerintah menghadapi aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Hal ini disampaikan Wira dari desk  Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Kontras dalam seminar bertajuk “Potret Buram Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia” di Hotel Akmani Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

“kalau mahasiswa yang demo penjagaan pihak keamanan habis-habisan. begitu juga kalo kita kamisan. tapi itu gak terjadi di kasus Cikeusik, kok tiga nyawa melayang dibiarkan?,” sindir Wira pada pihak keamanan sebagai representasi negara.

Menurut Wira permasalahan KBB sudah pada tingkat yang amat serius. “Kita gak ingin kan Indonesia ini jadi seperti Sudan. Ini masalahnya sudah mengancam integrasi bangsa!” tegasnya.

 

749 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

sixteen + six =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>