Pernyataan Sikap ICRP Menyikapi Diskriminasi Agama dan Tuduhan MUI

Pernyataan Sikap ICRP

Menyikapi Diskriminasi Agama dan Tuduhan MUI

Persoalan pencantuman kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah sekian lama menjadi permasalahan dalam kehidupan berwarganegara di negeri yang ditakdirkan Bhinneka Tunggal Ika ini. Budi Santoso, seorang pengikut suku Samin di Kudus, Jawa Tengah, terancam tidak bisa ikut program BPJS karena Agama Adam yang dianut Budi bukan enam agama yang “diakui” pemerintah. Budi beserta puluhan pengikut suku Samin di Kudus kesulitan untuk membuat KTP serta Kartu Keluarga. Jikapun diurus mereka akan mengosongkan kolom agama di KTP dan KK. Hal ini berdampak pada status pernikahan mereka yang tidak “diakui”. Bahkan, status anak dan istrinya dianggap sebagai kerabat dan tidak dianggap sebagai hubungan darah,  (18/4/15).

Tindakan diskriminasi terhadap minoritas agama seperti ini tidak hanya sekali terjadi, sebelumnya Daodah (55), warga Brebes penganut Sapta Dharma ditolak untuk dimakamkan dipemakan umum, (8/12/15). Penolakan disampaikan oleh pengurus desa setempat. Hal tersebut memaksa keluarga Daodah untuk memakamkan Daodah di pekarangan rumah.

Bagi kalangan minoritas agama, seperti penghayat kepercayaan dan agama diluar enam agama mayoritas, persoalan KTP memang cukup pelik. Sebelumnya mereka terpaksa mengisi kolom agama dengan enam agama mayoritas di Indonesia. Sampai pada disahkannya UU Administrasi Kependudukan tahun 2006, menyatakan diperbolehkannya penganut kepercayaan dan agama yang belum diatur untuk mengkosongkan kolom agama di KTP. Kondisi ini sedikit membawa angin segar, meskipun tindakan diskriminasi agama dan pelayanan publik masih saja terjadi.

Meskipun begitu, masih terdapat kalangan yang berfikir negatif. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain mengatakan,  hanya orang-orang komunis dan PKI yang anti agama yang keberatan dengan adanya kolom agama di KTP (Republika.co.id, 16/4/15). Pernyataan ini seakan menggiring paradigma masyarakat bahwa orang yang tidak mengisi kolom agama, seperti penganut penghayat kepercayaan adalah komunis.

Mengingat permasalahan terkait nasib dan hak kewarganegaraan setiap penganut agama atau kepercayaan tersebut, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) merasa penting untuk menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang setara. Tidak mendiskriminasikan pelayanan publik berdasarkan apapun termasuk agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan.
  2. Majelis ulama indonesia wajib lebih arif dan bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan. Supaya tidak menjadi preseden buruk terhadap wibawa majelis ulama yang notabene adalah pembimbing umat untuk selalu berbuat baik. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia harus menghargai keberagaman agama di Indonesia terlebih kepada minoritas agama dan pengahayat kepercayaan. Jangan membuat pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap minoritas agama dan kepercayaan. Karena sejatinya minoritas agama dan penghayat kepercayaan juga bagian dari bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara.
  3. Terkait kolom agama di KTP, Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat 5 menyatakan Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan dan pemeluk agama yang belum diatur undang-undang dapat memilih untuk mengosongkan kolom agamanya dan berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Dan karena itu, pernyataan tokoh MUI diatas berlawanan dengan UU Administrasi Kependudukan tersebut.
  4. Pernyataan bahwa mengosongkan kolom agama di dalam KTP tindakan orang-orang komunis dan atheis, jelas merupakan penyebaran kebencian terhadap golongan lain.
  5. Pemerintah wajib mewujudkan kesetaraan terhadap semua masyarakat tanpa memandang agama dan kepercayaan dalam setiap kebijakan. Dan menjamin kebebasan beragama dan beribadah setiap warga negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) UUD  1945 bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dimana ditegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, serta Pasal 71 UU Hak Asasi Manusia

Pemimpin agama, kepercayaan, dan masyarakat diharapkan lebih mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Serta tidak memprovokasi dan terprovokasi dengan isu-isu diskriminatif yang berunsur SARA.

Semoga misi perdamaian, misi suci agama-agama, masih menjadi spirit kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini.

 

Jakarta, 21 April 2015

Mengetahui,

 

 

Ulil Abshar Abdalla

Ketua Harian ICRP

 

4.199 views

6 comments

  1. Dalam naskah Pancasila yang dianut,dan diakui oleh bagsa Indonesia tertulis/terbaca, Ketuhanan yang maha esa. Artinya, bahwa semua warga negara Indonesia, wajib mengakui terhadap adanya Tuhan yang maha esa. Dengan kata lain wajib ber Tuhan yang maha esa bukan wajib beragama. Sedangkan hakekat dari ber Tuhan = Memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan tidak sama dengan memiliki agama. Sebelum agama-agama maaf saya sebut asing (Hindu,Budha,Kristen, dan Islam) orang-orang Indonesia sudah ber Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai bentuk pemujaan. Seseorang melakukan pemujaan berarti orang itu percaya, bahwa ada kekuatan lain yang melebihi kekuatannya sendiri. Akibat dari keterbatasan daya nalar dan daya fikirnya, maka pemujaan kepada Tuhan yang maha kuasa dianggapnya tidak dapat langsung, karena ada anggapan bahwa Tuhan yang maha kuasa sungguh agung, tak terjangkau oleh akal manusia, tak tampak oleh indera, maka untuk memuja-Nya harus melalui/dengan perantara makhluk yang diserahi sebagai peguasa tempat-tempat tertentu yang dapat memberikan hasil/nafkah kepada manusia. Misal, hutan dianggap pasti ada makhluk yang diberi kuasa untuk melindunginya, maka masyarakat sekitar hutan melakukan sujut syukur kepada Tuhan yang maha esa dengan perantaraan makhluk pengusa hutan, masyarakat petani melakukan sujut syukur kepada Tuhan yang maha esa dengan pengantara makhluk penguasa sawah/ladang, masyarakat nelayan juga sedemikian rupa mengadakan sedekah laut sebagai rasa syukur dan bakti kepada Tuhan yang maha esa dengan pengantaraan penguasa laut dan sebagainya. Sebagai implementasi dari rasa syukurnya tersebut, seseorang yang menggunakan sebagian atau beberapa bgian dari yang ada di tempat itu pastilah ditukar. Misal, sesorang mau menggunakan kayu hutan untuk bahan bangunan melakukan ritual diantaranya;
    a. sebelum menebang pohon melakukan ritual mohon diizinkan dan diberi keselamatan untuk menebang sebagian kayu yang ada dihutan, sekaligus menanam kembali dua x lipat dari jumlah yang ditebang (tidak harus dengan tumbuhan yang sama). Alasannya tidak akan semua yang ditanam dapat tumbuh. kalau sekarang merupakan usaha pelestarian hutan.
    b. Setelah kayu sampai di rumah dan digunakan, kembali mengadakan ritual ucapan syukur atas diizinkan dan menggunakan kayu hutan tersebut.
    Untuk melakukan kegiatan tersebut diatas dari penebangan samapai pengguanaan kayu melibatkan orang lain (bisa banyak/sedikit) tergantung kebutuhan, maka dalam selamatanpun dapat besr/kecil tergantung bayak orang yang terlibat.
    Begitulah berlaku juga pada laut, gunung, sungai besar, sawah/ladang dsb yang kesemuanya dianggap sebagai milik Tuhan yang maha esa (entah apa sebutan tiap daerahnya) dan hanya dapat dilakukan melalui perantara penguasa tempat tersebut, yang biasanya disebut dengan kiai klau tempat itu dianggap laki-laki dan nyai kalau tempat itu dianggap perempuan. Contoh Kiai Merapi, Kiai Semeru, Nyai Sendang Sikucing dll. Jadi masalah agama, mestinya tidak dipaksakan bagi seluruh warga negara namun tetap diwajibkan untuk ber Tuhan yang maha esa. Mungkin komentar saya ini sangat kontroversi, tetapi yang jelas bahwa ber Tuhan tidak sama dengan beragama. Akui dan hargailah semua keyakinan/kepecayaan (apapun keyakinan/kepercayaan) masyarakat Indonesia. Janganlah mudah mencap kafir, aliran sesat, musrik dsb. yang bertentangan dengan hak pribadi seseorang, tetapi karena tinggal di Indonesia maka, setiap warga wajib taat dan patuh terhada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selama mereka nyaman dan tenang dalam melaksanakan ajaran kepercayaannya ya biarlah mereka tumbuh dan berkemabang. Allah swt tidak memerlukan agama, tetapi sebagai manusia wajub bersyukur, berbakti, bersujut, menyembah Allah swt. dengan cara ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Allah swt maha tahu IA tahu isi hati setip umat ciptaan-Nya. Yang beragama laksanakan perintah agama masing-masing, ciptakan kerukunan. Ingat bahwa hubungan mausia dengan Tuhan merupakan hubungan langsung pribadi seseorang dengan Tuhannya, tanpa ada pengaruh dengan orang lain. Itulah hakekat dari Ketuhanan yang maha esa. Semoga negeriku aman dan sentosa jangan terpecah hanya karena agama dan kepercayaan.

    • Sungguh ironis bangsa ini, dan dimana budipekerti orang-orang MUI yang mengusung agama terbaik…. Nyatanya setelah merebut hak/milik orang lain kemudian menistakan pemiliknya.

      Perlu diketahui bahwa prasa “AGAMA” sebenarnya adalah milik penganut agama asli Nusantara dan penghayat kepercayaan yang berasal dari bahasa Kawi atau Sunda/Jawa Kuna. Prasa agama terdapat dalam naskah-naskah kuno “AMANAT GALUNGGUNG”, “SEWAKADARMA”, “SIKSAKANDANG KARESIAN”, dan kemungkinan besar terdapat juga pada naskah-naskah kuno lainnya dari ratusan naskah kuno yang tersimpan di musium yang belum dialihbahasakan. Dalam naskah Siksakandang Karesian, juga selain prasa “agama” juga terdapat prasa lain yang terkait, yaitu: PARIGAMA, ADIGAMA, TUHAGAMA, GURUGAMA.

      Agama merupakah prasa yang digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia untuk menamai sistem keyakinan asli yang ada di Nusantara, kemudian ketika Hindu masuk ke Nusantara disebut Agama Hindu (istilah agama menurut aslinya Hindu adalah Dharma), ketika Budha masuk disebut Agama Budha, ketika Islam masuk disebut Agama Islam (prasa aslinya Din atau nilah/milah), demikian pula seterusnya Kristen, Katholik, Konghucu, Ironisnya kini diklaim yang berhak disebut agama adalah Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katholik dan Konghucu, sedangkan pemilik aslinya, yaitu penganut sistem keyakinan asli Nusantara (penghayat kepercayaan atau penganut agama-agama adat) tidak boleh mengaku dan idak diakui sebagai agama…… ini bagaikan kami memiliki sebidang tanah yang belum disertifikatkan, kemudian tanah tersebut ditempati dan dikuasai pendatang kemudian disertifikatkan oleh pendatang, dan selanjutnya kami diusir tidak boleh menempati tanah miliknya.

      Karena bukan pemilik aslinya, maka mengartikan agama pun menjadi salah kaprah dengan menterjemahkan agama menjadi tidak kacau (a = tidak, dan gama = kacau) ……… lha kepriben? kalau begitu pengertian “Nagarakartagama” yang sangat terkenal pada jaman Majapahit, jadi berarti “NEGARA SEJAHTERA KACAU”, atau “NEGARA TERATUR KACAU” (bs kw: karta=sejahtera, teratur) ?????

      Sungguh ironis bangsa kita ini…….. pantas saja kalau nasib bangsa kita sampai sekarang masih terpuruk, karena kuwalat terhadap leluhur bangsanya dan kuwalat terhadap tanah airnya.
      SADARLAH BRO !!!! Agar kita segera terbebas dari keterpurukan, dan menjadi bangsa yang sejahtera, serta disegani oleh bangsa lain, sebagaimana pada jaman leluhur kita.

    • Sungguh ironis bangsa ini, dan dimana budipekerti orang-orang MUI yang mengusung agama terbaik….?. Nyatanya setelah merebut hak/milik orang lain kemudian menistakan pemiliknya.

      Perlu diketahui bahwa prasa “AGAMA” sebenarnya adalah milik penganut agama asli Nusantara dan penghayat kepercayaan yang berasal dari bahasa Kawi atau Sunda/Jawa Kuna. Prasa agama terdapat dalam naskah-naskah kuno “AMANAT GALUNGGUNG”, “SEWAKADARMA”, “SIKSAKANDANG KARESIAN”, dan kemungkinan besar terdapat juga pada naskah-naskah kuno lainnya dari ratusan naskah kuno yang tersimpan di musium yang belum dialihbahasakan. Dalam naskah Siksakandang Karesian, juga selain prasa “agama” juga terdapat prasa lain yang terkait, yaitu: PARIGAMA, ADIGAMA, TUHAGAMA, GURUGAMA.

      Agama merupakah prasa yang digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia untuk menamai sistem keyakinan asli yang ada di Nusantara, kemudian ketika Hindu masuk ke Nusantara disebut Agama Hindu (istilah agama menurut aslinya Hindu adalah Dharma), ketika Budha masuk disebut Agama Budha, ketika Islam masuk disebut Agama Islam (prasa aslinya Din atau nilah/milah), demikian pula seterusnya Kristen, Katholik, Konghucu, Ironisnya kini diklaim yang berhak disebut agama adalah Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katholik dan Konghucu, sedangkan pemilik aslinya, yaitu penganut sistem keyakinan asli Nusantara (penghayat kepercayaan atau penganut agama-agama adat) tidak boleh mengaku dan idak diakui sebagai agama…… ini bagaikan kami memiliki sebidang tanah yang belum disertifikatkan, kemudian tanah tersebut ditempati dan dikuasai pendatang kemudian disertifikatkan oleh pendatang, dan selanjutnya kami diusir tidak boleh menempati tanah miliknya.

      Karena bukan pemilik aslinya, maka mengartikan agama pun menjadi salah kaprah dengan menterjemahkan agama menjadi tidak kacau (a = tidak, dan gama = kacau) ……… lha kepriben? kalau begitu pengertian “Nagarakartagama” yang sangat terkenal pada jaman Majapahit, jadi berarti “NEGARA SEJAHTERA KACAU”, atau “NEGARA TERATUR KACAU” (bs kw: karta=sejahtera, teratur) ?????

      Sungguh ironis bangsa kita ini…….. pantas saja kalau nasib bangsa kita sampai sekarang masih terpuruk, karena kuwalat terhadap leluhur bangsanya dan kuwalat terhadap tanah airnya.
      SADARLAH BRO !!!! Agar kita segera terbebas dari keterpurukan, dan menjadi bangsa yang sejahtera, serta disegani oleh bangsa lain, sebagaimana pada jaman leluhur kita.

  2. Kemudian apkah tugas-tugas MUI;
    a. Membina umat yang beragama Islam, tidak dengan melibatkan dalam masalah agama/kepercayaan lain.
    b. Menyatukan pendapat dan perbedaan pandangan dari kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia tidak dengan melibatkan negara lain, walau ada istilah sesama muslim bersaudara. (maaf sekalipun itu dari Arab).
    c. Membuat sejuk hati umat Islam jika terjadi perbedaan pendapat, (misal, tentang membaca tilawah dengan langgam Jawa baru-baru ini)

  3. saya pikir, sdh jadi kewajibap merentah dalam mengatur segala mekanisme admistratif yang ada di negara ini. selain dari elemen pemerintahan dilarang untuk melakukan diskriminasi sepihak terhadap sekelompok minoritas. namun, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerindah seluruh warga indonesia harus mematuhinya….

  4. Sudah waktunya bangsa Indonesia bangkit dari tidur panjangnya sebelum kesempatan untuk itu hilang untuk selamanya .
    Tentu kita tidak ingin jika tahu tahu suatu saat kita telah berada di dalam sebuah kapal penuh sesak di tengah lautan yg ganas karena sedang berusaha lari dari negeri sendiri untuk mencari suaka di negara lain akibat konflik agama yang berkobar yang sejak awal biasanya hanya dipicu oleh percikan percikan kecil tetapi dibiarkan sehingga akhirnya bergelora menjadi api luar biasa dashyat besarnya yang menghanguskan negeri ini.
    Indonesia butuh lembaga lembaga seperti ICRP sebagai penurun panas demam agama yang telah diwariskan turun temurun dan sangat rentan terpicu menjadi konflik karena telah begitu lama ditanamkannya kebencian antar umat yang satu dengan yang lainnya
    Agama sesungguhnya adalah CINTA jika ada yang menganjurkan kebencian atau kejahatan atas nama Agama maka bisa dipastikan dialah Iblis yang sebenarnya. :)

Leave a Reply to Tirta Nata Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fifteen − 10 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>