todung-mulya-lubis

“Hate Speech Hancurkan Kebhinekaan”

Permasalahan hate speech dan kebebasan pers acap kali menjadi polemik. Pada satu sisi era reformasi memberikan ruang seluas-luasnya bagi media baik cetak maupun online untuk menampung segenap wacana. Namun, bukan hal yang aneh pula reformasi juga memberikan ruang bagi munculnya semangat kebencian disebarkan di media massa.

Menyikapi itu, Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Ketika Kebebasan Pers Terancam dengan Hukum Penistaan
Agama dan Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, Selasa (5/5) di Gedung jalan Diponegoro No. 74. Acara yang diselenggarakan di gedung YLBHI kali ini mengundang pengacara senior Todung Mulya Lubis.

Todung yang juga merupakan pembina YLBHI ini mengakui pasca reformasi penyebaran kebencian pada kelompok-kelompok tertentu kian deras. Ia menilai kecenderungan ini buruk bagi semangat kebangsaan. “Hate speech kian meningkat dan kalau dibiarkan akan mengancam kebhinekaan bangsa kita,” ucapnya penuh khawatir.

Bagi pengacara yang memiliki concern mendalam dalam isu-isu Hak Azasi Manusia (HAM) ini hate speech membuat semacam defisit dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan, tambah Todung, hate speech bisa menjadi cikal bakal menguatnya kekerasan atas nama agama. “Jika dibarkan hate speech akan berubah menjadi radikalisme agama lalu bermetamorfosis jadi gerakan teroris,” duga Todung.

Todung pun membahas revolusi teknologi dan relasinya terhadap hate speech siang itu. Menurutnya, perkembangan yang cepat dalam teknologi bukan saja memberikan akses yang cepat pada informasi namun, juga memberikan kesempatan besar munculnya hate speech. Dalam hal ini, Todung menggarisbawahi media-media sosial. “Kita sebagai netizen dapat merasakan cepatnya sebaran informasi di media sosial termasuk juga dampak samping dari itu, yakni hate speech,” katanya.

Todung pun mengakui bahwa demokrasi bukan suatu sistem politik yang tanpa cacat. “Demokrasi punya downside. Selain memberi kebebasan juga memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin menghancurkan kebebasan,” ujarnya

Lalu bagaimana demokrasi di Indonesia?

Demokrasi di Indonesia, kata pria kelahiran Tapanuli Selatan 64 tahun silam ini, belum sekokoh di Eropa. Karena itu, hate speech menurut Todung, begitu mudah meresap dalam pandangan di masyarakat kita. Ia mencontohkan kali ini dengan Neo-Nazi di Jerman. “di Jerman Neo-Nazi ada tapi karena hukum sudah fungsional jadi hate speech tidak begitu ampuh, hal ini berkebalikan dengan yang terjadi di Indonesia,” ucap Todung.

Todung pun mengkritik sikap ambigu pemerintah. Dalam pernyataannya Todung melihat pemerintah tidak genuine dalam upaya penegakan HAM. “Ratifikasi cuma jadi instrumen polugri (politik luar negeri) saja,” sesal Todung.

“Karenanya ada pembiaran dalam kasus hate speech. Kasus-kasus hate speech tidak banyak disentuh aparat,” sambung Todung

Kondisi demikian, membuat Todung menduga bahwa ada kedekatan politik antara para penyebar hate speech dengan para politisi.

Todung meyakini penegakan hukum menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan hate speech. “Tidak ada opsi lain dalam melawan hate speech yang berakhir pada radikalisme atau terorisme selain dengan penegakan hukum,” tegasnya.

 

1.138 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

nine − one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>