Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) “Mengepung” Kota Jayapura

Ridwan di public seminar Rotary Chula (crop)Oleh: Ridwan al-Makassary

Bertepatan dengan momentum kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Tanah Papua, pada 8-11 Mei 2015, kota Jayapura sejatinya telah dan sedang di”serang” beberapa bulan sebelumnya oleh pelbagai reklame HTI berukuran raksasa di sudut-sudut kota tentang “Tabligh dan Pawai Akbar tentang Tegakkan Khilafah, 9 Mei 2015” di lapangan PTC Entrop Jayapura.

 

Bahkan, jauh sebelum itu rencana kegiatan tersebut telah digodok kurang lebih enam bulan oleh HTI wilayah Papua, yang posternya hampir bertebaran di semua masjid seantero kota Jayapura. Selain itu, buletin dakwah al-Islam mereka telah “memborbardir”  Muslim kebanyakan dengan ide khilafah dari satu waktu Jum’at ke waktu Jum’at yang berikutnya, karena kelangkaan buletin dakwah dari ormas Islam yang toleran dan moderat.

 

Untunglah, acara tablig dan pawai akbar yang telah disiapkan sedemikian rupa itu batal dengan alasan kehadiran pak Presiden ke Papua pada saat yang sama. MUI Provinsi Papua sebagai payung ormas Islam tampaknya tidak berani bersikap tegas akan “ngeyel” HTI yang bisa memperkeruh kerukunan yang telah terjalin baik. Bisa dimengerti bahwa MUI saat ini juga telah disusupi oleh anasir-anasir radikalisme Islam. Ismail Yusanto juga mengakui bahwa dia sendiri pernah menjadi pengurus teras MUI yang bahkan menggodok masalah “kesesatan ormas-ormas Islam”. Hal yang mereka tidak tahu bahwa vdi balik pembatalan adalah bahwa ada peran FKUB kota Jayapura yang dibuat resah dengan kegiatan itu sehingga membuat semiloka membahas masalah radikalisme agama di kota Jayapura yang mengajukan rekomendasi moral (akan dijelaskan di bawah).

 

Sementara itu, dalam dialog tokoh dengan Jubir HTI, Ismail Yusanto, malam itu di Hotel Sahid papua, dengan bangganya dia mengatakan buletin al-Islam bisa diterima di pelbagai masjid meski sudah ada buletin dakwah  yang mapan sebelumnya. Selain itu, menurutnya, gerakan dakwah demonstratif adalah pilihan yang disengaja untuk meneguhkan gerakan mereka. Saya yang hadir malam itu untuk mendengar diskursus yang didiskusikan hanya bisa mengutuk dalam hati dan menumpahkan keresahan saya ketika ada forum tanya jawab, yang membuat kening mereka berkerut. Di antaranya saya mengatakan bahwa dakwah demonstratif di Papua yang mayoritas Kristen tidak tepat karena bisa memperkeruh toleransi, dan juga ide khilafah tidak tepat dalam konteks NKRI.

 

Terhadap fenomena khilafah itu, mungkin tidak banyak Muslim di Jayapura (bahkan secara keseluruhan di tanah air) yang perduli karena tidak paham akan sebuah gerakan yang sedang memperjuangkan tatanan kenegaraan yang baru, yaitu khilafah Islam atau secara sederhana kita sebut negara Islam. Secara simbolik, saya berasumsi bahwa kelompok ini sedang melakukan “makar” kepada negara karena tidak percaya demokrasi dan tidak mengakui  pancasila dan UUD 1945. Malam itu, di acara yang mereka helat tidak ada lambang negara, termasuk bendera merah putih, bahkan menyebut Jokowi tidak dengan sebutan presiden, bahkan cenderung mengolok-oloknya.

 

Tulisan ini mengajukan tesis bahwa kelompok HTI dan sejenisnya mengancam kerukunan umat beragama di kota Jayapura yang kita cintai ini. Secara historis, kemunculan gerakan-gerakan radikal agama, khususnya Islam, adalah buah dari reformasi 1998. Sebelumnya di era Orde baru gerakan semacam ini tidak bisa berkembang karena disupresi. Malangnya, liberalisasi politik telah membuka pergerakan yang masif dan cenderung tidak terkendali. Berdalih freedom of conscience (kebebasan berpendapat) HTI benar-benar menunjukkan tajinya sebagai sebuah gerakan yang hendak menggantikan tatanan kenegaraan kita, yang sudah disepakati oleh para founding father kita, yaitu negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

 

Sejak didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani beberapa tahun lalu gerakan ini cukup sukses meraup simpatik karena indoktrinasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Saya tidak melihat adanya masalah ibadah yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Namun, penolakan mereka akan sistem kenegaraan kita telah membangkitkan semangat ideologi Islam yang salah kaprah dan tidak pantas hidupo di bumi Indonesia yang plural. Meskipun, satu keunggulan mereka adalah tidak menggunakan kekerasan dalam aksi-aksinya. Mungkin, karena itu jugalah Kejaksaan Agung tidak menggolongkan HTI sebagai organisasi terlarang. Namun, untuk konteks Papua kegiatan dakwah yang demonstratif a la HTI bisa memperkeruh suasana toleransi antar iman yang telah terjalin baik.

 

Ancaman Bagi Toleransi Beragama di Kota Jayapura?

Pada pertemuan dengan pengurus Forum Kekrukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya yang dihelat di Ruang Rapat Walikota tanggal 18 April 2015, Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano, mengatakan bahwa Jayapura  bisa dikembangkan sebagai model percontohan kota toleransi beragama dan etnik. Alasan yang dikemukakan di antaranya adalah toleransi yang tinggi antara umat beragama, yang ditandai misalnya dengan adanya masjid dan gereja yang berhadap-hadapan dan tidak ada masalah, dan juga  keterlibatan pemuda lintas agama menjaga rumah ibadah ketika terjadi perayaan natal dan idul fitri. Juga, peran dari FKUB Kota Jayapura yang secara relatif berhasil berperan menjaga kerukunan.

 

Dalam perbincangan terbatas dengan Neles Tebay, dan juga dalam beberapa kesempatan di seminar dan FKPPA, aktivis perdamaian Jaringan Damai Papua (JDP) tersebut kerap mengungkapkan bahwa “tidak ada konflik agama di Papua, karena sejak dini anak kecil Papua telah diajar untuk memnghormati rumah ibadah”. Untuk beberapa derajat pernyataan tersebut memperoleh pembuktiannya bahwa sejauh ini tidak pernah ada konflik agama di kota Jayapura.

 

Secara relatif, kota Jayapura terbilang memiliki toleransi yang baik. Kehadiran gerakan Islam transnasional semacam HTI bisa memperkeruh jalinan toleransi yang telah terjalin baik, karena mengusung ideologi Islamisme yang menantang negara bangsa, menolak demokrasi. Salah satu penjaga gawang toleransi di kota Jayapura adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Jayapura. Mengantisipasi fenomena HTI yang kian meresahkan, pada hari Kamis 30 April 2015, bertempat  di Cafe dan Resto 577 Hamadi, FKUB Kota Jayapura dan Pemkot Jayapura  mengadakan Semiloka “Ancaman Minuman Keras (Miras) dan Radikalisme Agama di Kota Jayapura”.

 

Saya hari itu, diminta sebagai seorang narasumber tentang kriminalitas. Dalam paparan saya mendiseminasi laporan kebijakan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) tentang kriminalitas yang sudah dipublikasikan dan dibagi-bagikan hari itu. Poin pentingnya adalah kebanyakan kriminalitas di kota Jayapura dilakukan oleh orang mabuk akibat miras. Pembicara kedua adalah  Dr. H. Toni Wanggai, MA, sejarawan Muslim, yang berbicara tentang radikalisme agama, khususnya ISIS dan HTI. Dia juga secara khusus mengkritisi rencana HTI yang mengadakan kampanye tegakkan khilafah dan dan diiringi dengan pawai. Beliau mengatakan HTI menolak Pancasila dan konsep negara demokrasi yang bertentangan demokrasi sehingga mesti diwaspadai kegiatan-kegiatannya.

 

Pada akhirnya, acara yang dihadiri oleh peserta dari FKUB Kota Jayapura dan peserta dari perwakilan ormas agama di Kota Jayapura menyepakati sebagai deklarasi moral bersama, bahwa: 1. Mendukung penuh kebijakan pemerintah kota untuk menarik ijin distributor miras secara bertahap; 2. Menyerukan setiap majelis agama untuk melakukan pembinaan kepada kelompok agama yang  radikal yang berada di majelisnya; 3. Pihak-pihak yang berkompeten mesti melakukan penegakan hukum terhadap semua bentuk radikalisme agama yang terjadi; 4. Setiap kelompok agama yang hendak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam bentuk apapun yang melibatkan publik atau untuk keramaian mesti mendapatkan ijin FKUB Kota Jayapura sebelum meminta ijin kepada pihak kepolisian.

 

Di penghujung acara, Ketua FKUB kota Jayapura mewakili peserta mengatakan deklarasi ini diambil untuk mendukung visi kota Jayapura  sesuai dengan motto hen tecahi yo onomi t’mar ni hanased (Satu hati membangun kota untuk kemulyaan Tuhan). Jika ada respon positif walikota atas rekomendasi moral FKUB kota Jayapura, maka ke depan kegiatan-kegiatan publik keagamaan yang meresahkan tidak akan mudah untuk dilakukan, termasuk oleh HTI. Semoga fenomena penolakan umat Islam melalui FKUB di kota Jayapura, sebagai lesson learnt melawan gerakan Islam radikal, dan juga dapat menjadi efek domino di kota-kota lain di tanah air. Kalau ini bisa bekerja gerakan radikal Islam tidak akan tidur dengan nyenyak. Semoga

 

Penulis: Alumni Program Pertukaran Pemimpin Muda Muslim Indonesia-Australia (Muslim Exchange Program) tahun 2014, Anggota Jaringan antar Iman Indonesia dan pengurus Ikatan sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) Wilayah Papua.

1.927 views

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>