Warga etnis Rohingya makan siang bersama sebelum dipindahkan dari tempat penampungan sementara gedung GOR Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh, Rabu (15/3). (Antara/Rony Muharrman)
Warga etnis Rohingya makan siang bersama sebelum dipindahkan dari tempat penampungan sementara gedung GOR Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh, Rabu (15/3). (Antara/Rony Muharrman)

Musdah Mulia: Rohingya Isu Kemanusiaan, Pemerintah Harus Inisiatif Diplomasi Perdamaian

Jakarta, ICRP – Sebanyak 256 orang Rohingya dan 421 orang Bangladesh tiba di pantai Langsa, bagian timur Provinsi Aceh pada Jumat (15/05/2015) kemarin. Ini adalah gelombang kedua setelah rombongan pertama tiba pada Minggu (10/5/2015). Beberapa hari sebelumnya mereka dihalau oleh TNI AL Indonesia dan Angkatan Laut Malaysia, hingga akhirnya diselamatkan oleh nelayan.

Kondisi mereka sungguh memprihatinkan. Mereka ditolak oleh beberapa negara ASEAN, terpaksa membuat 6.000 pengungsi asal Myanmar terkatung-katung di tengah laut. Tempo menyatakan, lebih dari 120 ribu warga minoritas muslim Myanmar tersebut telah naik perahu ke negara-negara lain dalam upaya melarikan diri dari Myanmar.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi tersebut, namun tetap melarang mereka masuk apalagi menepi di daratan Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Musdah Mulia menegaskan, persoalan pengungsi Rohingya adalah persoalan kemanusiaan. Para pengungsi tersebut adalah korban bencana kemanusiaan, sama dengan korban bencana alam. Wajib dibantu, tegasnya.

“Pemerintah harus menerima dan menampung mereka dengan alasan kemanusiaan. Lalu, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti PBB, Palang Merah dan lembaga donor lainnya untuk memenuhi keperluan dasar mereka” tegas Musdah Mulia.

Musdah juga berharap kepada masyarakat yang berlokasi di sekitar penampungan pengungsi untuk aktif berpartisipasi membantu pengungsi sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya memberikan kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian. Selain itu, masyarakat juga bisa mengawasi para pengungsi supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Selain itu, aktivis perdamaian ini meminta pemerintah untuk proaktif melakukan upaya diplomasi perdamaian agar konflik segera berakhir dan pengungsi segera kembali ke negara asal. Pemerintah juga harus waspada supaya tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi ini.

“Pemerintah harus waspada, bahkan ekstra waspada, agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi darurat pengungsi ini untuk aksi terorisme, radikalisme agama, narkoba, prostitusi dan perdagangan manusia dengan alasan apa pun” pangkasnya.

1.576 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

twelve − one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>