Para Pengungsi Rohingya Terjebak di Perairan Andaman

CSW Desak Negara-Negara Asia Tenggara Terima Pengungsi Rohingya

Christian Solidarity Worldwide (CSW) menyanyangkan sikap pemerintah Thailand, Indonesia, dan Malaysia yang menolak para pengungsi dari Rohingya. Dalam rilis yang disebarkan tertanggal 18 Mei ini, CSW mendesak ketiga negara di Asia Tenggara itu untuk tidak membiarkan para “manusia perahu” dari Rohingya ini terlunta-lunta di laut Andaman.

 

“Kami telah menyurati kantor-kantor kedutaan asing dengan sebuah pernyataan yang berisi desakan pada Thailand, Indonesia, dan Malaysia agar berhenti untuk mengirim kembali para manusia perahu ke lautan. Kami meminta bangsa-bangsa asia tenggara untuk bekerjasama atas nama kemanusiaan dan memberikan solusi yang adil menghadapi krisis pengungsi ini, termasuk mempertimbangkan keselamatan orang-orang yang terjebak di laut itu,” kata ketua pelaksana CSW Mervyn Thomas dalam rilis itu.

 

Organisasi sipil yang berkantor di London ini juga mendesak sekjen PBB Ban Ki moon untuk menangani persoalan krisis pengungsi. Lebih lanjut, CSW juga meminta Ban Ki Moon untuk menyampaikan akar permasalahan dalam negosiasi dengan pemerintah Burma. Dengan demikian, menurut mereka, hal ini akan membantu akses masuk bagi bantuan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine yang hingga kini masih tertutup.
Mervyn Thomas menilai dunia tengah berada dalam cengkraman krisis pengungsi yang tak pernah terjadi sebelumnya. “Banyak orang-orang melarikan diri dari konflik, instabilitas dan kekerasan HAM termasuk kekerasan berkaitan dengan etnis maupun keyakinan,” ujarnya.

Menurutnya komunitas internasional mesti bekerjasama untuk menyelesaikan isu-isu ini. “Uni Eropa, ASEAN, dan negara-negara lainnya mesti bekerjsama agar mampu menyediakan bantuan bagi pengungsi yang terlantar di perairan asia tenggara atau bagi mereka yang terdampar di pantai-pantai Mediterania,” pungkas Thomas.

Sebagai informasi, etnis Rohingya merupakan salah satu entitas yang paling dipersekusi di Myanmar. Pada tahun 1982, sebuah undang-undang kewarganegaraan telah menihilkan kewarganegaraan orang-orang Rohingya. Hal ini membuat mereka sebagai orang-orang tak berkewarganegaraan. Undang-undang ini memiliki implikasi serius pada populasi Rohingya di Myanmar. Etnis yang diperkirakan berjumlah satu juta ini hidup tanpa hak untuk memilih dalam pemilu, bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, atau mendapatkan layanan-layanan dasar lainnya.

Perdebatan seputar kewarganegaraan juga memiliki dampak-dampak sosial. Karena hal ini juga masih menjadi isu yang menyulut kekerasan di negara bagian Rakhine antara orang-orang Rakhine yang mayoritas beragama budha dan juga wilayah utama orang-orang Rohingya. Banyak dari etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Mereka membahayakan hidup mereka sendiri dengan pergi menggunakan perahu. Mirisnya, pemerintah Myanmar telah membatasi aksis bantuan kemanusiaa masuk ke negara bagian Arakan. Hal in membuat muslim Rohingya kian hidup dalam kesulitan.

1.514 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eight − 4 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>