Diskusi publik "Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Disabilitas", Selasa, 30 Juni 2015. LBH APIK Jakarta
Diskusi publik "Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Disabilitas", Selasa, 30 Juni 2015. LBH APIK Jakarta

Akses Keadilan Untuk Perempuan Disabilitas

Jakarta, ICRP – Menurut Catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, selama ini perempuan disabilitas sangat rentan mengalami kekerasan ganda. Selain menjadi korban kekerasan seksual, kesaksian mereka sering diabaikan karena kurang lengkapnya alat bukti. Akibatnya, pelaku kekerasan seksual tidak dapat dijerat hukum secara maksimal.

Terkait hal tersebut, LBH APIK menggelar diskusi publik bertajuk “Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Disabilitas”, Selasa, 30 Juni 2015. Pembicara dalam kegiatan ini adalah Siti Zubaidah, dari Divisi Hukum Polri. Siti Mazuma, pendamping Perempuan disabilitas dari LBH APIK. Ibu Lili Mulyanti, Kanit IV Reskrim Polda Metro Jaya Kesbang Pemerintah. Yenny Rosa Damayanti, Himpunan Wanita Disabilitas.

Menurut LBH APIK,  proses hukum terhadap perempuan disabilitas yang berjalan masih jauh dari menghadirkan rasa keadilan bagi korban, seperti yang diamanatkan Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kerentanan ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa  penyandang disabilitas perempuan rentan terhadap diskriminasi ganda.

LBH APIK mencatat, dari 6 kasus yang didampingi hanya 1 kasus yang sampai diproses di pengadilan. Namun hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman maksimal, yakni hanya 6 bulan penjara kurungan.

Salah satu yang membuat perempuan korban disabilitas rentan adalah Substansi Hukum dalam Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitap Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dalam KUHAP pasal 178 yang menyatakan penyediaan penterjemah hanya diperuntukan bagi disabilitas jenis bisu dan tuli pada proses kesaksian di Pengadilan. Pasal ini menjadi awal bagaiman proses hulu pelaporan di Kepolisian tidak menyediakan penerjemah bagi disabilitas. Padahal peran penerjemah dalam proses pelaporan disabilitas sangat vital. Karena penerjemah ini yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjelaskan keterangan yang diberikan oleh disabilitas.

KUHAP yang ada juga belum mengakomodir kebutuhan disabilitas jenis lain seperti mental,intelektual, netra, autism,gangguan perilaku dan hiperaktivitas (ADHD), Bipolar, Gangguan Kesehatan Jiwa, Tuna Grahita, beberapa jenis disabilitas ini tidak berhak atas pendampingan psikologis dan  penerjemah. KUHP kita juga belum mengakui usia mental. Padahal untuk membuktikan usia mental juga dibutuhkan serangkaian tes salah satunya  pemeriksaan psikologis dan psikiater.

Siti Mazuma, pendamping Perempuan disabilitas dari LBH APIK menyampaikan, sudah ada undang-undang bagi penyandang disabilitas yaitu UUD pasal 28 dan UU pasal 9/thn 2011 tentang konvensi disabilitas.

“Kalau ada undang-undang bagi penyandang disabilitas, lalu mengapa pemerintah seakan-akan tidak bersikap adil terhadap mereka? Manakah yang lebih penting, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang memang tidak bisa memberikan bukti? atau pelaku yang merampas hak-hak asasi manusia?” tanya perempuan yang akrab disapa Zuma ini.

Sementara itu, Yenny Rosa Damayanti dari Himpunan Wanita Disabilitas, menyikapi kondisi perempuan disabilitas yang sering dianggap tidak cakap hukum. Beberapa hambatan yang dialami oleh penyadang disabilitas apabila menjadi korban, antara lain tidak ada saksi, kurangnya alat bukti, korban dianggap tidak dapat menceritakan kronologis kejadian, tidak sesuai dengan usia. Selain itu, problem lain yang tidak kalah penting adalah minimnya keterampilan penyidik untuk memahami bahasa penyandang disabilitas.

Atas dasar itu LBH Apik Jakarta mendesak Instansi Aparat Penegak Hukum, Pemerintah dan DPR RI untuk mengambil langkah cepat atas upaya pencehagan dan penganan bagi kasus kekerasan yang daialami perempuan disabilitas berupa:

  1. Menyusun Peratutan Kapolri yang inklusi untuk proses penyidikan dan penyelidikan bagi penangaan kasus perempuan korban disabilitas berhadapan dengan hukum
  2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mekanisme Proses Pengadilan bagi perempuan korban kekerasan dengan disabilitas yang aksesibilitas
  3. DPR segera mengsahkan RUU Disabilitas yang mengakomodir kepentingan perempuan korban dengan disabilitas.
  4. DPR segera mengesahkan pembaharuan KUHAP dan KUHP yang inklusi dan aksesibilitas bagi perempuan korban disabilitas.
  5. Komnas Perempuan mengakomodir pengalaman perempuan korban disabilitas dalam RUU Kekerasan Seksual

 

 

 

1.827 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

13 + two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>