20150703_105431

Komnas HAM: Kasus Kebebasan Beragama Yang Lama Belum Tuntas

Jakarta, ICRP РMeskipun secara kuantitas angka pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) menurun, namun tahun ini pelanggaran kebebasan beragama terkait kasus-kasus lama masih belum diselesaikan. Dalam periode April-Juni 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) merilis hasil pemantauan yang menyatakan bahwa kasus-kasus pelanggaran KBB adalah kasus lama yang berumur minimal 3 tahun.

Di antara kasus-kasus lama yang belum selesai tersebut adalah penyegelan dan penutupan masjid di berbagai daerah, seperti Masjid Al Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah Depok, penghentian pembangunan masjid nur Mushafir di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), penutupan Mushalla As Syafiiyah di Denpasar Bali. Kemudian penyegelan dan pelarangan dan penutupan gereja di berbagai daerah sep[erti di Aceh, Aceh Singkil, Cianjur, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Penyesatan Tengku Ayub di Bireun, Penyesatan Dayah al Mujahadah di Aceh Selatan, Kriminilasasi warga Syiah di Bogor, Penyesatan Aji Saka di Tangerang. Serta kasus baru yang muncul menjelang bulan Ramadhan, yakni pelarangan ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Mushalla A Nur di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Terkait kasus-kasus tersebut, Komnas HAM telah membuat sebuah tim kerja yang dinamakan Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Salah satu anggota Desk KBB Jayadi Hamanik menyatakan, pihaknya telah berupaya keras untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Seperti mendatangi korban dan kepala daerah. Selama tiga bulan terakhir, Desk KBB ini telah menjalin komunikasi dengan tujuh Pemerintah Daerah, baik Proivinsi maupun Kabupaten/Kota. Ada beragam sikap respon yang ditunjukkan kepala daerah tersebut.

Respon Negatif Kepala Daerah

Beberapa kepala daerah menujukan respon negatif ketika segera menyelesaikan kasus KBB ini. Komnas HAM menilai kepala daerah terlalu menyederhanakan masalah. Kepala daerah sering mengatakan bahwa di daerahnya tidak terjadi masalah dan kondisi KBB masyarakat baik-baik saja, mereka membandingkan praktik-praktik toleransi dan hubungan baik yang masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan ada pula kepala daerah yang mempunyai cara pandang sendiri dan meminta Komnas HAM untuk tidak mencari-cari masalah.

Selain itu, ada pula kepala daerah yang menganggap bahwa daerahnya mempunyai mekanisme dan pendekatan penyelesaian yang khusus bersumber pada kearifan lokal. Seperti yang terjadi di Aceh, bagi sebagian aparat pemerintah setempat, dinamika lokal merupakan urusan internal Aceh. Karena alasan tersebut, ketika Komnas HAM mengajukan surat klarifikasi terkasit beberapa kasus, pemerintah Aceh tidak menjawab.

Pemerintah daerah dalam beberapa kasus menunjukkan sikap tidak profesional. Mereka tidak bisa membedakan antara pelayanan publik yang fair dan kepentingan elit individu daerah. Misalnya kasus pelarangan mushalla di Kota Denpasar Bali. Persoalan itu tidak dapat diselesaikan karena elite setempat mengatakan bahwa masalah ini munucl sebagai imbas dari permasalahan yang sama di daerah lain.

Beberapa pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan kasus KBB karena tidak mampu menghadapi tekanan kelompok intoleran. Hal tersebut terlihat ketika terjadi kasus penyegelan masjid Ahmadiyah di Depok dan penghentian kegiatan tujuh gereja di Cianjur sebagai contoh dimana kelompok intoleran menyandera keputusan pemerintah setempat.

 

 

 

2.704 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

15 − three =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>