Kata Ulil Menyoal Fatwa Haram MUI tentang BPJS

Fatwa haram yang dilontarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap membuat publik ramai. Beberapa pihak ada yang pro, namun tak sedikit pula yang mengkritik sikap MUI. Di antaranya bahkan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Said Aqil Siraadj.

Selain itu, suara yang berbeda dari badan yang gemar mengeluarkan fatwa juga muncul dari intelektual muda NU sekaligus ketua umum Indonesian Conference on religion and peace (ICRP) Ulil Abshar Abdalla. Dalam akun media sosial twitternya tertanggal 30 Juli, Ulil membuat sejumlah twit yang berisikan kritikan atas terlalu tergesa-gesanya MUI dalam mengeluarkan fatwa. Adapun isinya kami redaksi ICRP parafrasekan.

Respon Ulil terhadap Fatwa MUI menyoal BPJS

Kalau MUI berkeyakinan bhw BJPS itu haram karena tidak sesuai dg syariah Islam, silahkan saja. Itu bagian dari “religious freedom”. Tapi jika MUI mau “memaksa” agar sistem BPJS harus sesuai dengan syariat Islam dalam tafsiran MUI, harus ditolak. Sebab negara kita bukan negara agama. Kalau logika MUI itu diikuti, maka sistem perbankan konvensional yg berbasis bunga, harus dilarang di Indonesia. Sebab tak sesuai dg syariat. Sistem keuangan di negeri kita, termasuk di dalamnya jasa asuransi, tidak bisa dipaksakan sesuai dengan syariat.

Yang lebih “fair”, sediakan dua layanan: layanan biasa dan layanan syariah. Biarkan konsumen sendiri yg pilih. tidak bisa dipaksa. Jadi silahkan BPJS sediakan layanan yg biasa dan yg “syariah-compliant”. Tapi tidak bisa seluruh sistem BPJS dipaksa ikut syariat.

Sekali lagi, negara kita bukan negara agama. Hukum agama tidak dipaksakan kepada semua penduduk. Kalau umat Islam percaya bank konvensional tidak sesuai dengan syariat, ya monggo. Jangan pakai jasa bank itu. Pakai bank syariah. Tapi umat Islam tidak bisa memaksa semua bank harus berbasis syariah. Itu memaksakan hukum agama tertentu kepada semua penduduk. Tidak fair.

Saya tahu, banyak ulama fikih yg memang mengharamkan asuransi, atau dlm bahasa Arab modern sering disebut ‘aqdul i’timan. Tapi tidak semua sepakat. Asuransi memang jenis jasa baru. Bagian dari inovasi baru. Dalam fikih tradisional tidak ada bab mengenai asuransi. Karena itu ahli fikih Islam pada kebingungan: asuransi ini masuk dalam kategori apa? Bab-bab fikih klasik tak mencakup jenis akad baru ini.

Alasan ulama fikih mengharamkan asuransi adalah adanya “gharar” atau penipuan. Persyaratan utama transaksi ala Islam: harus bebas dari “gharar”. Kenapa ada gharar dalam asuransi? Sebab ketika Anda membeli polis asuransi, kedua belah pihak sedang “berjudi”. Itu logika para ahli fikih. Tak ada yg tahu kapan terjadi resiko? Jika anda sehat terus, uang premi hilang. Pemegang polis asuransi rugi. Tapi jika anda tiba2 sakit terus-terusan, pihak perusahaan asuransi akan rugi, karena harus bayar uang klaim banyak. Karena ada unsur ketidakpastian inilah, banyak ahli fikih Islam mengharamkan asuransi, karena, bagi mereka, ada “gharar”, penipuan.

Saya ingin kritik cara berpikir fikih semacam ini. Fikih Islam lahir pada abad pertengahan (abad ke-8 M dan beberapa abad sesudah itu). Pada saat fikih Islam lahir, konsep mengenai “resiko” belum dikenal, sebab ekonomi di negeri-negeri Islam zaman itu masih “primitif”. Karena itu, jenis2 transaksi yg dibahas dlm fikih Islam tradisional adalah transaksi-transaksi sederhana dalam masyarakat yg masih primitif ekonominya. Fikih semacam ini tidak bisa dipakai untuk ‘menghakimi’ corak ekonomi modern yg sudah sangat kompleks.

Jelas saja kalau para ulama memakai kaca mata fikih tradisional untuk menelaah akad asuransi akan kebingungan menentukan statusnya. Apakah asuransi masuk akad jual beli, hibah, wakalah, atau apa? Bingung para ulama itu. Sebab yg dipakai adalah fikih tradisional. Satu-satunyanya cara adalah melakukan “rekontekstualisasi” fikih lama supaya bisa menjawab problem-problem modern. Fikih Islam yang lama tidak akan bisa menjawab problem modern kalau paradigma dasarnya tidak diubah secar total.

Para ahli fikih tradisional harus mengerti betul konsep risk (resiko) dlm ekonomi modern. Ekonomi modern berkembang dengan cepat, tetapi juga mengandung resiko yg besar. Muncullah ide untuk memonetisasi atas faktor resiko. Konsep resiko dan monetisasi atas resiko ini bagian dari perkembangan dlm ekonomi modern yg tidak ada saat fikih ditulis dulu.

Konsep gharar atau penipuan dlm pemahaman fikih lama tidak bisa dipakai untuk menelaah jasa “risk protection” dlm bentuk asuransi itu. Tak ada gharar dalam asuransi, menurut saya. Sebab kedua belah pihak, perusahaan dan pemegang polis, tahu apa hak dan kewajiban mereka.

Apa status asuransi? Buat saya sederhana: ini akad jual beli. Cuma obyeknya bukan barang, tapi jasa (services).

Problemnya memang fikih tradisonal Islam lahir dlm era ketika ekonomi jasa belum berkembang pesat seperti sekarang. Karena itu obyek pembahasan mengenai jual beli dalam fikih tradional selalu tertuju pada “barang” (goods). Jasa belum dimasukkan. Karena itu definisi jual beli dlm fikih tradisional masih primitif: yaitu jual beli barang yang jelas (bai’u ‘ainin ma’lumatin bi ‘iwadlin). Jual beli jasa blm difaktorkan/dipertimbangkan dlm fikih tradisional. Kalau pun dipertimbangkan, biasanya tidak masuk di transaksi jual beli.

Karena konsepsi jual beli yg masih primitif dlm fikih tradisional itulah, kemudian ahli fikih skg bingung mendefinisikan asuransi. Bahkan istilah jasa saja tidak ada dlm fikih Islam tradisional. Kesimpulannya: apakah asuransi adalah jasa yg halal atau haram? Jawab saya: halal sehalal-halalnya. Asal sesuai dg UU keuangan kita.

 

 

 

2.053 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

twenty − 4 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>