Ilustrasi Radikalisme. Sumber: beritagar.id
Ilustrasi Radikalisme. Sumber: beritagar.id

Agar Program Deradikalisasi Berjalan Efektif

Oleh: Ahmad Nurcholish

Kalau kita mencermati hasil temuan LIPI tentang paham radikal yang menjangkiti kalangan mahasiswa di Tanah Air, maka kita tidak bisa berpangku tangan dan hanya mengatakan prihatin. Harus ada langkah nyata agar paham-paham radikal tersebut tidak menjalar ke elemen yang lebih luas lagi.

Sebagaimana diungkapkan oleh peneliti LIPI Anas Saidi bahwa paham radikalisme ini terjadi karena proses Islamisasi yang dilakukan di kalangan anak muda ini berlangsung secara tertutup, dan cenderung tidak terbuka pada pandangan Islam lainnya, apalagi yang berbeda keyakinannya. (BBC Indonesia, 18/2). Hal ini berakibat tumbuhnya generasi muda yang cenderung eksklusif dan intoleran, bahkan bisa mengarah pada tindakan radikal lainnya.

Hal tersebut bukanlah omong kosong belakan. Info yang pernah disampaikan oleh rekan dosen di sebuah universitas ternama di Depok, misalnya, hingga saat ini sudah ada 3 mahasiswa yang pergi ke Syuriah untuk bergabung bersama ISIS. Pengajian-pengajian yang menyokong terhadap tumbuhnya karakter beragama yang cenderung intoleran juga sudah marak sejak 10 bahkan 20 tahun silam. Saat inilah yang kemudian terlihat nyata dan terang yang kemudian mengundang keprihatinan dari berbagai pihak di kampus tersebut.

Fenomena yang terjadi di kampus tersebut memang bukan hal baru dan bukan pula satu-satunya. Sebagaimana dipapar oleh Saidi, sejumlah kampus di Indonesia memang menunjukkan peningkatan pemahaman konservatif atau fundamentalisme keagamaan khususnya di kalangan mahasiswa di kampus-kampus umum. Hasil riset LIPI di lima kampus mengkonfirmasi hal itu, yakni di UGM, UI, IPB, Unair, dan Undip.

Oleh karena itu, saat ini, sejumlah pihak, termasuk pemerintah tengah merancang program deradikalisasi untuk meminimalisir dampak negative dari fenomena pemahaman agama mahasiswa dan tentu juga masyarakat pada umumnya, agar tidak mengancam disintegrasi bangsa. Pasalnmya, diantara mereka sudah terang-terangan menolak Pancasila sebagai dasar Negara lalu hendak menggantikanya dengan dasar agama. Tentu ini bertentangan dengan UUD ’45 dan konsep Bhineka Tunggal Ika yang masih kita junjung tinggi.

Lantas bagaimana agar program deradikalisasi tersebut berjalan efektif dan memiliki daya manfaat yang signifikan dalam menangkal fenomena radikalisasi yang terus berjalan? Paling tidak ada lima langkah yang dapat kita lakukan.

Pertama, program deradikalisasi harus menjadi kesadaran dan kebutuhan bersama seluruh elemen bangsa. Tak bisa hanya mengandalkan kerja-kerja CSO/NGO (civil society organization/Non-Government Organization), tetapi harus melibatkan banyak pihak terutama pemerintah. CSO atau NGO (termasuk dalam hal ini seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dll) mungkin dapat berperan sebagai konseptor dan pelaksana di lapangan karena merekalah yang selama ini concern dalam isu-isu intoleransi dan radikalisasi.  Namun, hal ini tidaklah cukup. Pemerintah melalui Kemenag, Kemendagri, Kemendikbud, BNPT, dan instansi terkait lainnya harus menopang secara serius program ini. Bisa berupa penguatan terhadap konsep dan strategi lapangan, dan yang lebih penting lagi support sumber daya agar seluruh program yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan lancer.

Kedua, program tersebut nantinya harus menyentuh langsung sampai kalangan akar rumput. Kemenag misalnya, dapat berperan dalam menopang konsep dan pengadaan buku dan  guru yang berwawasan inklusifisme dan pluralism. Persepektif kebhinekaan mutlak dimiliki oleh para guru atau pendidik agar mereka dapat menyampaikannya kembali dengan baik kepada peserta didik. Karena itu buku-buku yang menjadi pegangan pun sudah tentu harus bercorak itu. Kemendikbud dapat melakukan hal yang sama dalam mata pelajaran yang cakupannya lebih luas lagi. Misalnya melalui pendidikan  kewarganegaraan, pendidikan karakter, atau pendidikan moral Pancasila.

Ketiga, program deradikalisasi harus dilakukan secara kerjasama. Tidak akan efektif jika masing-masing instansi atau lembaga melakukan secara sindiri-sendiri. Paling tidak semua pihak harus berkoordinasi dan berbagi peran agar tidak tumpang tindih antara program satu dengan yang lainnya. Jika perlu antara CSO/NGO dan pemerintah membentuk konsorsium untuk program ini.  Hal ini untuk memudahkan pemetaan persoalan dan kemudian merumuskan bentuk program dan selanjutnya berbagi peran untuk implementasi di lapangan.

Keempat, program deradikalisasi harus dilakukan secara berkesinambungan. Kelemahan program serupa selama ini adalah hanya sebatas program yang selesai dalam rentang waktu pendek. Entah satu semester dan paling panjang satu tahun. Sementara fenomena radikalisasi baik berupa pemikiran maupun yang mengejawantah dalam gerakan sudah menjadi gerekan massif. Maka, program deradikalisasi harus digagas menjadi program yang terus berkelanjutan. Tidak hanya untuk lima tahun mendatang, tetapi untuk 10, bahkan selama kita masih mencintai NKRI ini program deradikalisasi akan terus dibutuhkan.

Kelima, lembaga-lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, Walubi, MBI (Majelis Buddhayana Indonesia), Matakin (majelis Tinggi Agama Khonghucu), HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), dll. selain terlibat dalam proses di atas, juga harus senantiasa mengedepankan sosialisasi dan pembelajaran subtansi dan karakter beragama yang inklusif, toleran dan mengutamakan kerukunan serta perdamaian. Hal ini harus menjadi arus-utama dalam program pendidikan lembaga-lembaga tersebut. Apalagi setelah NU dan Muhammadiyah merasa kecolongan karena selama ini aset-aset mereka, seperti masjid, sudah mulai dikuasai oleh pihak yang mengajarkan Islam secara eksklusif dan cenderung intoleran. Maka mengembalikan corak pendidikan agama yang berpersepektif inklusifisme, multikulturalisme dan pluralisme harus segera dilakukan.

Jika kelima hal di atas dapat dilakukan dengan baik, maka saya yakin bahwa fenomena radikalisasi agama yang kini tengah mengancam kehidupan bermasyarakat di Tanah Air dapat dieliminir bahkan kelak dapat dikikis habis. Ini perlu kerja nyata dari banyak pihak, meluas dan juga berkesinambungan.  [ ]

Ahmad Nurcholish, pegiat perdamaian, aktif di ICRP dan Yayasan Cahaya Guru.

2.072 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × 1 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>