kekerasan pada perempuan (ilustrasi)

Perlunya RUU Kekerasan Seksual

Belum lama ini media sosial ramai membicarakan kasus perkosaan di Rejang Lebong, Bengkulu terhadap anak remaja oleh 14 pelaku yang berusia 13-23 tahun. Korban diperkosa hingga tewas. Kejadian ini memprihatinkan banyak pihak terutama karena sebagian pelakunya adalah anak dibawah umur. Perkosaan adalah salah satu dari 15 daftar kekerasan seksual. Kasus Kekerasan seksual seperti fenomena gunung es. Kasus yang terdata semakin banyak tetapi yang tidak dapat dicatat jauh lebih banyak. Kasusnya tidak selalu dapat diungkapkan karena mayoritas pelakunya adalah orang dekat korban seperti orang tua, saudara kandung, kerabat atau pacar. Banyak korban tidak langsung melapor karena tekanan keluarga, dipaksa berdamai atau dikawinkan secara paksa.

Data laporan tahunan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir kasus kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Tahun 2010 tercatat 2.645 kasus; tahun 2011 tercatat 4.335 kasus; tahun 2012 tercatat 3.937 kasus; tahun 2013 tercatat 5629 kasus dan tahun 2014 tercatat 4.458 kasus.

Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah dalam sesi diskusi RUU KS di Sekretariat Wanita Katolik Republik Indonesia di Jl Kayu Jati, Rawamangun, Jakarta Timur(26 April 2016) menyampaikan ada 15 jenis kekerasan seksual yakni (1) perkosaan, (2)pelecehan seksual, (3)eksploitasi seksual,(4) penyiksaan seksual,(5) perbudakan seksual,(6) intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan, (7)prostitusi paksa,(8) pemaksaan kehamilan, (9)pemaksaan aborsi,(10) pemaksaan perkawinan, (11)perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,(12) kontrol seksual,(13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14)praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, (15) pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.

Masruchah menambahkan korban kekerasan seksual di basis Organisasi Islam Nadlatul Ulama cukup banyak. Maka PBNU mengagendakan tema ini sebagai program di komisinya. Tujuannya untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi perempuan. NU memutuskan perkawinan anak minimal 18 tahun. Sudah ada kemajuan di daerah Gunung Kidul untuk isu perkawinan anak. Menyadari bahwa banyaknya dampak negative akan perkawinan anak seperti kemiskinan dan kematian ibu, Bupati Gunung Kidul mengeluarkan peraturan untuk menghentikan perkawinan anak.

‘RUU Kekerasan Seksual masuk dalam daftar prolegnas 2016(program legislasi nasional) tambahan dan akan segera disahkan,’ tambah Nurul Sekretaris Eksekuif Komite Perempuan Parlemen RI yang juga hadir dalam diskusi ini. Laki-laki perlu dilibatkan dalam perjuangan ini. Kasus kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab semua pihak.

Undang-undang yang ada seperti KUHP, KUHAP, UU pornografi, UU Kesehatan, UU PKDRT(penghapusan kekerasan dalam rumah tangga), UU perlindungan anak, UU pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan UU pengadilan HAM memiliki banyak keterbatasan dalam mengatur kekerasan seksual sehingga tidak dapat menjangkau 15 jenis kekerasan seksual tersebut. RUU Kekerasan seksual hanya akan mengatur hal-hal yang tidak mungkin diatur oleh UU lainnya. Dan akan mengisi serta melengkapi kekosongan hukum terkait kekerasan seksual.

RUU penghapusan kekerasan seksual akan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan pemidanaannya, pemulihannya bagi korban kekerasan seksual, dan hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual. Penghapusan kekerasan seksual itu sendiri melingkupi pencegahan, penanganan bagi korban, penindakan, dan rehabilitasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

 

 

 

 

1.023 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

18 − 16 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>