Bersihkan Kampus dari Paham Radikalisme

Merebaknya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di masyarakat, termasuk di kampus, membuat pimpinan 55 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) seluruh Indonesia membuat deklarasi untuk menghalaunya. Forum Rektor Indonesia pun menyatakan hal serupa.

“Walaupun ibaratnya hanya 1-2 kampus, tetap saja kampus merupakan tempat kaum intelektual dan calon intelektual. Karena itu, perlu kesepahaman bersama untuk memegang teguh Pancasila,” kata Wakil Ketua FRI Asep Saifuddin seperti dilansir Media Indonesia, Rabu 3 Mei 2017.

Menurut dia, sebagai landasan ideologi negara, Pancasila sudah selesai. “Tinggal bagaimana kampus bisa mengisi Pancasila tersebut,” imbuh Rektor Universitas Trilogi itu.

Bila kampus sudah memegang teguh Pancasila sebagai landasan ideologi, lanjut Asep, segala paham negatif bisa diminimalisasi. “Dalam FRI, saya selalu mendorong PTN dan PTS untuk mengangkat Pancasila dan mengisinya dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 55 pemimpin PTKIN seluruh Indonesia sepakat menolak segala bentuk paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Mereka membuat Dek-larasi Aceh. Deklarasi itu dibacakan Ketua Forum Pimpinan PTKIN Se-Indonesia, Dede Rosyada, pada 26 April saat pembukaan Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni, dan Riset (Pionir) VIII di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.

Deklarasi tersebut dibacakan di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

“Pimpinan PTKIN berjanji melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN,” cetus Dede Rosyada

Rektor UIN Ar Raniry Farid Wajdi mengakui pihaknya dipanggil Menteri Agama terkait dengan radikalisme di kampus. “Kami bertanggung jawab menghilangkan radikalisme lewat proses pembelajaran di kampus,” kata Farid.

Sumber radikalisme

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Hamid Muhammad mengungkapkan terdapat tiga sumber utama radikalisme di lembaga pendidikan, khususnya di sekolah, yakni dari buku bacaan, dari guru, dan yang sulit dikontrol dari media atau media sosial.

“Dari bahan bacaan kita mempunya sistem pengawasan atau screening asalkan buku terkait didaftarkan ke Kemendikbud. Namun, yang sulit dikontrol ialah buku yang tanpa masuk sistem penilaian Kemendikbud lalu dijual ke sekolah,” kata Hamid di Jakarta, kemarin.

Mengenai guru, ia mengatakan khususnya guru agama dia berharap dapat dilatih dengan baik. “Jangan sampai (guru) dilatih pihak luar yang terkena virus radikalisme,” jelasnya. Untuk kegiatan keagamaan atau rohis, Hamid menginstruksikan kepala sekolah untuk mengontrol. “Kepala sekolah harus bertanggung jawab,” katanya.

Pemerhati pendidikan Ifa H Misbach mengingatkan guru agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKN), serta guru mata pelajaran lain bersama kepala sekolah harus menumbuhkan program keagamaan.

“Program tersebut tidak sebatas teori dan ritual, tapi juga dalam praktiknya tidak terputus dari hubungan kemanusiaan yang penuh toleransi,” ujar Ifa yang juga dosen psikologi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung itu.

Sumber: metrotvnews.com

106 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>