penodaan-agama

Siaran Pers Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Pasal Penodaan Agama Ancaman Bagi Demokrasi

Selasa (9/5), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mejalis hakim menetapkan Basuki Tjahaja Purnama terbukti melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan majelis hakim ini berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun dengan Pasal 156 KUHP.

Menanggapi hal tersebut, kami Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Pasal Penodaan Agama (156a) merupakan ancaman bagi demokrasi, bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat seperti  dalam Pasal 28E UUD 1945, UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan aturan hukum lainnya.
  2. Pada tahun 2000 ICRP bersama NGO HAM lain telah mengajukan Judical Review UU Nomor 1/PNPS/1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tersebut. Kami menganggap bahwa UU ini akan dimanfaatkan untuk mengekang kebebasan beragama kelompok minoritas dan dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Oleh sebab itu, kami mendesak pemerintah untuk segera meninjau kembali pasal penodaan agama ini karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia
  3. Mengajak semua lapisan masyarakat untuk menghormati keputusan hukum. Mendorong pihak-pihak baik pro maupun kontra  untuk menjaga ketenteraman serta menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku
  4. Mendorong lembaga peradilan di Indonesia untuk mengedepankan independensi dan tidak terintimidasi oleh kelompok-kelompok ormas tertentu yang memaksakan kehendaknya. Lembaga Yudikatif harus berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, demokrasi, keadilan, dan Hak Asasi Manusia.
  5. Mengecam berbagai pihak yang secara sengaja menjadikan perbedaan suku agama, keyakinan, dan ras sebagai alat politisasi pemecah belah bangsa. Serta mendorong aparat penegak hukum untuk segera menindak para pelaku tersebut sesuai hukum yang berlaku
  6. Mengajak seluruh masyarakat untuk selalu arif dan bijaksana dalam menyikapi keadaan ini. Jangan sampai terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan selalu mengedapankan kerukunan dan perdamaian

Demikian pernyataan ini dibuat. Semoga misi perdamaian, misi suci agama-agama, masih menjadi spirit kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini.

Jakarta, 11 Mei 2017

Mengetahui,

Musdah Mulia

Ketua Umum ICRP

56 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 × one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>