Stara

Defisit Demokrasi Halangi Hak konstitusional Perempuan

Setelah empat belas tahun, Reformasi di Indonesia justru mengalami defisit demokrasi. Dalam pengamatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), meski negara telah membuat sejumlah terobosan kebijakan yang kondusif, wajah defisit demokrasi lebih tampak karena negara belum hadir dengan nyata dalam memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya jaminan rasa aman, jaminan kebebasan berekspresi sesuai hati nurani dan memperoleh ...

Read More »

Hilangkan Diskriminasi Perempuan di Dunia Jurnalis

Bandung – Para jurnalis hendaknya dapat berperan di dalam mentransformasi nilai-nilai sosial budaya yang masih patriarkis. Ke depan kita perlu mengubah kondisi ini ke arah masyarakat yang lebih egaliter, demokratis dan pluralis melalui karya jurnalistiknya. Persnyataan tersebut disampaikan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda Amalia Sari Gumelar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ...

Read More »

Hilangkan Diskriminasi Perempuan di Televisi

Kekerasan terhadap perempuan semakin hari semakin banyak terjadi. Bentuknya juga beragam. Mulai dari kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Bahkan program-program televisi  yang secara bebas ditayangkan menggunakan frekuensi publik juga banyak mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan. Salah satunya adalah program tayangan “Kakek-Kakek Narsis (KKN)”. “Tayangan ini telah menempatkan perempuan menjadi objek subordinasi” ungkap Muhammad Heychael peneliti Remotivi dalam diskusi di Komnas ...

Read More »

Sunat Perempuan, Kontrol Atas Tubuh dan Legalisasi Negara

Seruan itu datang dari Amnesty Internasional bertepatan dengan hari Perempuan Sedunia yang jatuh, kemarin. Organisasi Hak Asasi Manusia itu meminta  Indonesia mencabut Peraturan Pemerintah tentang sunat perempuan.   Menurut Amnesty, aturan itu  merupakan kemunduran dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Namun, pemerintah bergeming.  Pemerintah bersikeras tidak akan mencabut  ketentuan soal khitan perempuan. Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, sunat terhadap perempuan ...

Read More »

KDRT Meningkat, “Kado” Hari Perempuan

Catatan Tahunan Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan perempuan pada tahun lalu meningkat. Komnas Perempuan juga meyakini masih banyak yang tidak terdata karena banyak perempuan tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, akses pelayanan hukum terhadap perempuan masih rendah. Akibatnya, penanganan perempuan korban kekerasan masih jalan di tempat. Baru-baru ini Komnas Perempuan melaporkan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2011 mencapai lebih ...

Read More »

Selamat Tinggal “Anak Haram”

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kemenangan pada anak-anak yang selama ini harus hidup menanggung kata “haram”. Pekan lalu MK memutuskan untuk mengakui status hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Merekalah yang kerap disebut sebagai “anak haram” lantaran orangtua mereka tak melewati prosesi pernikahan yang dianggap “halal”.  Jelas ini sesuatu yang terjadi di luar kuasa mereka, tapi mereka lah yang harus ...

Read More »

Kekerasan Perempuan Di Tengah Konflik

Kekerasan yang terjadi di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah  Sabtu (12/02/2012) kemarin sungguh memprihatinkan. Pasalnya,  enam warga tewas, puluhan warga luka-luka, dan 500 rumah hangus terbakar akibat konflik tersebut. Selain itu, peristiwa juga memberikan trauma tersendiri bagi kaum perempuan. Konflik tersebut menempatkan perempuan menjadi korban kekerasan, baik pada saat terjadinya bentrokan maupun sebagai pihak keluarga dari korban ...

Read More »